Warga 6 Desa di Lampung Deklarasikan Pasukan Jihad Sanitasi

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Enam desa di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, mendeklarasikan kampung bebas dari buang air besar sembarangan. Mereka menyebut dirinya sebagai pasukan jihad sanitasi.

Deklarasi itu dihadiri kepala kampung, tokoh agama dan bupati Pringsewu.

Enam desa atau pekon tersebut adalah Pekon Patoman, Ganjaran, Pasir Ukir, Luhusari, Sukawangi dan Pujiharjo.

Bupati Pringsewu Sujadi Sadad mengatakan bahwa dengan mengajak orang membuang tinja dengan cara yang benar merupakan bagian dari jihad.

"Jihad itu mengajak orang lain pada kebaikan bukannya ngebom ke sana ke mari," kata Sujadi, Selasa (23/8/2016).

Dia menyebutkan bahwa di kabupaten terdapat 30 persen dari sekitar 485.000 masih berprilaku buang air besar sembarangan.

"Bahkan sebelumnya, kotoran manusia digunakan untuk pakan indukan ikan lele," kata dia, Senin (23/8/2016).

Target deklarasi open defection free (terbebas buang besar sembarangan) agar perilaku ini bisa ditiru kampung lainnya.

Kepala Pekon Luhusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Wagiman (52) mengatakan, wujud jihad yang dilakukannya memberi kesadaran dan memacu warga untuk tidak lagi buang air besar di sungai atau di kebun.

"Tak sekadar itu, tapi kami warga secara bergotong-royong membantu warga lainnya yang akan membangun jamban sehat di rumahnya," ujar dia.

Untuk meyakinkan warga bahwa membuat jamban itu sehat dan mendirikan septic tank kokoh itu tidak mahal, di kecamatan tersebut juga telah berdiri paguyuban usaha yang diberi nama "jamban sewu".

Suparlan, ketua Paguyuban Jamban Sewu menjelaskan, keanggotaan paguyuban itu mengambil tiga orang dari setiap pekon untuk menjadi tenaga ahli pembuatan jamban.

"Hampir sebagian besar jamban warga di sini memiliki septic tank yang standard," ujarnya.

Jasa pembuatan jamban relatif murah. Untuk membuat septic tank seharga Rp 850.000 sedangkan jika lengkap dengan ruangan plus klosetnya hanya Rp 2,5 juta.

Biaya itu pun masih terasa ringan karena warga setempat menerapkan sistem arisan bagi warga yang tidak mampu.