Kompas.com - 05/08/2016, 12:48 WIB
Wakil Wali Kota Malang Sutiaji saat menemui perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang protes karena akan digusur, Jumat (5/8/2016) Kontributor Malang, Andi HartikWakil Wali Kota Malang Sutiaji saat menemui perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang protes karena akan digusur, Jumat (5/8/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang kaki lima di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur mendatangi Balai Kota Malang, Jumat (5/8/2016). Mereka memprotes kebijakan Pemkot Malang yang hendak melakukan penggusuran.

Sesuai dengan surat peringatan ketiga dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, penggusuran akan dilakukan pada Senin (8/8/2016) pekan depan.

Sehari sebelum penggusuran, lokasi PKL di pinggir Jalan Raya Sawojajar harus dikosongkan. Ada 30 PKL di lokasi tersebut.

Para PKL menyayangkan adanya surat peringatan ketiga itu. Menurut mereka, Pemkot Malang tidak pernah melakukan sosialisasi tentang adanya penggusuran.

"Sebagai warga asli, saya sangat sakit hati. Kita seperti dibuang, seperti tanpa ada perlindungan," kata Karyawati, salah satu PKL di hadapan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji.

Ia mengatakan, menjadi PKL merupakan mata pencaharian utama keluarganya sebab sawah-sawah miliknya sudah dijual dan dijadikan bangunan.

Karena tidak bisa bertani, Karyawati mencari penghasilan lain dengan menjadi PKL. Ia sangat menyayangkan kebijakan Pemkot Malang yang dianggapnya tidak populis.

"Buat apa harta berlimpah kalau masyarakatnya kelaparan. Tanah kita subur, kalau pemerintah benar, kita tidak akan kelaparan," ujarnya.

Menanggapi protes tersebut, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan permintaan maaf.

Ia mengaku ada kesalahan terkait surat peringatan ketiga yang dikeluarkan oleh Satpol PP. Surat itu disampaikan tanpa didahului dengan sosialisasi.

"Mungkin pemahaman kebijakan dari Satpol PP tidak sama. Mungkin sudah dianggap melek hukum semua," katanya.

Ia mengatakan, sesuai dengan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), lokasi para PKL tersebut merupakan area terlarang berjualan. Lahan yang digunakan merupakan lahan milik pemerintah.

"Sudah ada penetapan zona kalau zona itu untuk ruang terbuka hijau," ujarnya.

Sampai sejauh ini, pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Malang masih kurang. Dari semestinya 20 persen dari luas total wilayah, saat ini hanya 13 persen untuk ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang hijau itu, keberadaan PKL di lokasi itu harus tetap digusur. Namun, sebelum digusur, Pemkot Malang akan mencari jalan keluar terlebih dahulu untuk para PKL.

"Nanti kita akan cari solusi. Kalau 'hitam-putih', jenengan itu harus digusur. Tapi nanti ada kearifan lokal. Bagaimana solusi ke depan, kita cari. Kami tidak ingin Jakarta kedua ada di Kota Malang. Kami harus komunikasi," kata dia.

Meski penggusuran akan tetap dilakukan, Sutiaji meminta kepada Satpol PP untuk menunda rencana penggusuran tersebut sampai ada mediasi antara PKL dan pemerintah.

"Tolong Satpol PP, surat tadi yang sudah dibatasi. Saya minta kepada Pak Lurah untuk memediasi ini dulu," pintanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.