Tol Udara, Solusi Alternatif di Papua

TIOM, KOMPAS — Kebijakan tol udara dinilai sebagai solusi alternatif untuk menekan masalah disparitas harga yang terjadi di daerah pegunungan tengah Papua. Sementara proyek pembangunan Trans-Papua di seluruh wilayah pegunungan masih membutuhkan waktu cukup lama.

Hal ini disampaikan pejabat dan kepala daerah di Papua seusai peresmian Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Lanny Jaya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Tiom, ibu kota Lanny Jaya, Senin (1/8/2016).

Saat ini ada 11 ruas jalan Trans-Papua yang belum tersambung, yakni Sorong-Manokwari, Manokwari-Nabire, Nabire-Enarotali-Sugapa, Sugapa-Beoga-Ilaga, Wamena-Jayapura, Wamena-Kenyam, Kenyam-Deikai, Deikai-Oksibil, Oksibil-Waropko, Waropko-Tanah Merah-Merauke, dan Waigete-Timika.

Hingga akhir 2015, sepanjang 700,2 kilometer jalan belum dibuka, masih hutan. Tahun ini Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) X Wilayah Papua dan Papua Barat hanya menargetkan pengerjaan sepanjang 243,7 kilometer. Jika tak ada gangguan keamanan dan masalah biaya, proyek Trans-Papua selesai 2018.

Panjang jalan di wilayah perbatasan yang dikerjakan BBJN X mencapai 1.105 kilometer. Saat ini masih tersisa 280 kilometer jalan perbatasan yang belum dikerjakan. Lokasi pengerjaan jalan berada di Ubrug, Kabupaten Jayapura menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilait mengatakan, pembangunan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah pegunungan tengah Papua memerlukan waktu cukup lama. "Dengan adanya kebijakan tol udara, kami hanya membutuhkan bantuan pengadaan pesawat perintis dan pengurusan izin yang mudah. Pesawat bisa digunakan untuk memberikan pelayanan ke distrik atau kampung di pedalaman," katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Lanny Jaya mengeluarkan kebijakan subsidi biaya angkutan menggunakan dua pesawat perintis sejak beberapa tahun lalu. Setiap orang hanya membayar Rp 400.000 untuk jasa angkutan dari Lanny Jaya ke Jayapura.

"Kebijakan ini memberikan banyak manfaat bagi warga. Kami bisa menekan harga bahan pokok, misalnya gula dari Rp 20.000 per kilogram menjadi Rp 12.000 saja," tutur Christian.

Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo mengatakan, program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hanya menguntungkan masyarakat di daerah pesisir seperti Sorong dan Jayapura.

Di daerah pegunungan, pengiriman barang dari Jayapura masih terpusat di Wamena menggunakan transportasi udara. Ini yang menyebabkan disparitas harga di Puncak Jaya belum diselesaikan. Untuk menyukseskan kebijakan tol udara, Pemkab Puncak Jaya hanya membutuhkan bantuan subsidi untuk penerbangan perintis, khususnya untuk angkutan barang.

"Masyarakat harus mengeluarkan biaya angkutan barang dari Sentani ke Puncak Jayapura Rp 32.000 per kilogram. Jika harganya diturunkan hingga 50 persen, warga di daerah kami bisa menikmati bahan kebutuhan pokok dengan harga yang rasional," ujar Henock.

Tjahjo pada acara peresmian mengatakan, Presiden Jokowi telah mengucurkan dana Rp 21 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Salah satu program yang bersumber dari anggaran itu adalah tol udara.

"Dengan dana itu, pemda akan membuka sebanyak mungkin pelabuhan udara untuk penerbangan perintis. Saat ini masih tiga daerah yang belum optimal untuk layanan penerbangan perintis, yakni Intan Jaya, Puncak, dan Pegunungan Bintang," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah tahun depan juga mulai mengerjakan pembukaan rel kereta api di Papua. Menurut rencana, ada dua jalur rel kereta api, yakni Sentani-Jayapura dan Timika- Wamena. Pemerintah ingin menunjukkan, fokus pembangunan saat ini bukan Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris.

Selatan Kepri