Kompas.com - 01/08/2016, 18:09 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin. Kontributor Medan, Mei LeandhaWakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

PARAPAT, KOMPAS.com - Enam perwakilan suku Batak bergantian berbicara kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla, Sabtu (30/7/2016).

Mereka menyampaikan beragam persoalan rakyat dan hak-hak adat yang mereka alami di Sumatera Utara, mulai dari tapal batas, hak mengelola dan memanfaatkan hutan, hingga hak ulayat dan komunal.

Menanggapi itu, Kalla menyatakan bahwa pemerintah sangat menghargai hukum-hakum adat yang berlaku di semua daerah.

Soal konflik tanah, kepemilikan lahan, dan hak masyarakat adat di sekitar hutan, Kalla menyerahkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang kebetulan ada di situ.

Sambil memegang buku catatan kecil, Siti mengatakan akan menjelaskan dua hal yang ditanyakan terkait implikasi dan implementasi Pasal 18 b ayat 2 Undang-Undang Dasar RI.

Menurut Siti, dalam visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada keinginan agar pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu bersama masyarakat hukum adat. Maka itu, dilakukanlah pengembangan perhutanan sosial yang akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet.

Siti mengatakan, saat ini Kemenhut sedang meneliti tipe masyarakat adat di dalam hutan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pesan Pak Presiden dan Wapres kepada kami, bagaimana hutan berarti dan bermanfaat menyejahterakan masyarakat. Jadi, tidak ada lagi kegiatan pengusiran dari dalam hutan, ini tidak boleh lagi," kata Siti di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2016 di Parapat, Sumatera Utara, Minggu (31/7/2016).

Ia sudah mendapat peta partisipatif yang dibuat masyarakat yang mencakup hutan masyarakat seluas 6 juta hektar, di mana 4,3 juta hektar di antaranya ada penghuninya.

Saat ini Kemenhut sedang mempersiapkan satuan tugas yang akan mempercepat langkah-langkah program masyarakat hukum adat tersebut. Siti mengakui sangat konseptual karena memang harus berhati-hati melaksanakannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.