Menhut Janjikan Tata Ruang Ulang dan Keberpihakan pada Masyarakat Adat

Kompas.com - 01/08/2016, 18:09 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin. Kontributor Medan, Mei LeandhaWakil Presiden RI Jusuf Kalla didamping Gubernur Sumutera Utara Erry Nuraidi dan Ketua PSBI Effendi Simbolon, saat mendengarkan enam perwakilan puak berbicara di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rakernas PSBI di Pantai Bebas Parapat, Sabtu (30/7/2016) kemarin.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

PARAPAT, KOMPAS.com - Enam perwakilan suku Batak bergantian berbicara kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla, Sabtu (30/7/2016).

Mereka menyampaikan beragam persoalan rakyat dan hak-hak adat yang mereka alami di Sumatera Utara, mulai dari tapal batas, hak mengelola dan memanfaatkan hutan, hingga hak ulayat dan komunal.

Menanggapi itu, Kalla menyatakan bahwa pemerintah sangat menghargai hukum-hakum adat yang berlaku di semua daerah.

Soal konflik tanah, kepemilikan lahan, dan hak masyarakat adat di sekitar hutan, Kalla menyerahkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang kebetulan ada di situ.

Sambil memegang buku catatan kecil, Siti mengatakan akan menjelaskan dua hal yang ditanyakan terkait implikasi dan implementasi Pasal 18 b ayat 2 Undang-Undang Dasar RI.

Menurut Siti, dalam visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada keinginan agar pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu bersama masyarakat hukum adat. Maka itu, dilakukanlah pengembangan perhutanan sosial yang akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet.

Siti mengatakan, saat ini Kemenhut sedang meneliti tipe masyarakat adat di dalam hutan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pesan Pak Presiden dan Wapres kepada kami, bagaimana hutan berarti dan bermanfaat menyejahterakan masyarakat. Jadi, tidak ada lagi kegiatan pengusiran dari dalam hutan, ini tidak boleh lagi," kata Siti di acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2016 di Parapat, Sumatera Utara, Minggu (31/7/2016).

Ia sudah mendapat peta partisipatif yang dibuat masyarakat yang mencakup hutan masyarakat seluas 6 juta hektar, di mana 4,3 juta hektar di antaranya ada penghuninya.

Saat ini Kemenhut sedang mempersiapkan satuan tugas yang akan mempercepat langkah-langkah program masyarakat hukum adat tersebut. Siti mengakui sangat konseptual karena memang harus berhati-hati melaksanakannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.