PKS Minta Aparat Usut Pengakuan Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman, terpidana kasus narkoba yang telah dieksekusi mati pada Jumat (29/7/2016) dini hari lalu. Kepada Koordinator Kontras Haris Azhar, Freddy mengungkap ada keterlibatan oknum petugas BNN, Polri, dan Bea Cukai, dalam aksinya mengimpor narkoba.

"Bahwa kemarin ada pengakuan dari saudara Freddy ya, keterlibatan beberapa oknum. Saya kira itu harus terus diusut. Karena pengakuan ini punya nilai yang baik ya. Tinggal bagaiamana para penyidik memanfaatkan informasi ini," kata Sohibul, usai menghadiri halalbihalal DPW PKS Jawa Timur, di Hotel Royal Orchid Garden, Kota Batu, Malang, Minggu (31/7/2016).

Sohibul menegaskan bahwa PKS tetap mendukung adanya eksekusi mati untuk kasus narkoba. Menurut Sohibul, eksekusi mati bisa diterapkan di Indonesia sesuai hukum yang ada.

"Saya kira selama ini memang ada pro kontra ya. Tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi di dalam kita itu dimungkinkan. Kalau dimungkinkan ya laksanakan saja," ujarnya.

"Dan saya kira Presiden pun melaksanakan itu dasarnya karena beliau tahu bahwa itu ada dasar hukumnya," sambun Sohibul.

Ada 14 terpidana mati yang direncanakan akan di eksekusi pada tahap tiga. Namun, Kejaksaan Agung memutuskan hanya mengeksekusi empat terpidana, yakni Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike, pada Jumat (29/7/2016) dinihari.

Salah satu terpidana mati, Freddy Budiman, sempat menyebut ada keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai, dalam peredaran narkoba yang dilakukannya. Freddy mengungkapkan cerita tersebut kepada Koordinator Kontras Haris Azhar.

Menurut Haris, Freddy bercerita dirinya hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

Haris mengatakan, kesaksian Freddy didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat di masa kampanye Pilpres 2014.

Tanggapan Polri dan BNN

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan Polri telah mengagendakan pertemuan dengan Koordinator Kontras Haris Azhar terkait tulisan dia tentang Freddy Budiman.

Boy mengaku bahwa Polri telah menghubungi Haris dan mengajaknya berdiskusi untuk mendalami tulisan Haris yang menyatakan Freddy hanya bagian dari permainan bandar besar narkotika, dengan petinggi Polri dan BNN turut terlibat di dalamnya.

(Baca: Bahas Tulisan soal Freddy Budiman, Polri Akan Agendakan Bertemu Haris Azhar)

Adapun Kepala Bagian Humas BNN Komisaris Besar Slamet Pribadi mengatakan, BNN akan menindak tegas kalau ada oknum anggotanya terlibat dalam bisnis narkoba Freddy.

"Jika terbukti, oknum BNN membantu Freddy Budiman dalam melancarkan bisnis narkobanya, maka BNN akan memberikan sanksi yang tegas dan keras sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Slamet.