Kompas.com - 19/07/2016, 07:32 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Neles Tebay

KOMPAS - Pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua menjadi satu isu yang menarik perhatian baik secara nasional maupun internasional. Akan tetapi, hal itu tak perlu dikhawatirkan karena pemerintah telah berkomitmen menyelesaikan semua pelanggaran hak asasi manusia di Papua secara menyeluruh, seperti yang diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (Kompas.com, 8/6/2016).

Menkopolhukam dalam kunjungannya di Jayapura menegaskan kembali komitmen pemerintah ini bahwa semua persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua akan diselesaikan secara transparan dan independen, tanpa ada rekayasa (Antaranews. com, 16/6/2016). Kini pemerintah sedang menangani tiga kasus pelanggaran HAM, yakni kasus-kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014).

Mendorong audit

Komitmen pemerintah ini patut diapresiasi, tetapi penyelesaian masalah HAM Papua yang difokuskan hanya pada ketiga kasus tersebut akan menimbulkan pertanyaan. Apakah hanya tiga kasus pelanggaran HAM ini saja yang terjadi sejak Papua berintegrasi ke dalam Republik Indonesia, 1 Mei 1963, hingga kini? Pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab melalui pernyataan yang defensif karena pemerintah dapat dicurigai sengaja menyembunyikan kasus lain dan mengangkat hanya tiga kasus ini.

Pemerintah justru perlu mendorong pelaksanaan audit HAM di tanah Papua. Audit ini dibuat bukan karena adanya kecurigaan, tuduhan, dan tekanan dari luar, tetapi sebagai inisiatif pemerintah sendiri. Juga bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Melalui audit ini, semua data tentang situasi HAM di Papua sejak 1963 hingga kini dapat dihimpun dan diungkapkan secara menyeluruh, obyektif, transparan, dan tanpa ada rekayasa. Tentunya pengungkapan kebenaran ini tidak didorong oleh kebencian, permusuhan, dan hasrat balas dendam karena kemajuan dan keutuhan negara ditempatkan sebagai motif dan tujuan utamanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil audit HAM selanjutnya dipublikasikan sebagai dokumen resmi yang dimiliki dan diterbitkan oleh negara. Masyarakat luas perlu mendapatkan kemudahan akses untuk membacanya karena dia menyimpan pelajaran yang berharga demi kemajuan dan masa depan Indonesia. Belajar dari pengalaman historis yang telah didokumentasikan ini, pelanggaran HAM dapat dicegah bukan hanya di Papua, melainkan juga di seluruh persada Nusantara.

Restorasi hubungan

Dalam menangani persoalan HAM di Papua, perlu dipikirkan juga upaya penghentian dan pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di masa depan. Teori episode-episentrum yang diperkenalkan oleh seorang ahli studi perdamaian, John Paul Lederach (2003), dapat membantu refleksi kita.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Regional
Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Regional
Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Regional
Memahami Gaya Komunikasi 'Parkir Mobil' ala Gibran

Memahami Gaya Komunikasi "Parkir Mobil" ala Gibran

Regional
Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Regional
Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Regional
Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Regional
'Children of Heaven' dari Baubau, Sulawesi Tenggara

"Children of Heaven" dari Baubau, Sulawesi Tenggara

Regional
Peduli Kesejahteraan Petani, Bupati IDP Hibahkan Ratusan Alsintan untuk 81 Poktan di Luwu Utara

Peduli Kesejahteraan Petani, Bupati IDP Hibahkan Ratusan Alsintan untuk 81 Poktan di Luwu Utara

Regional
Luwu Utara Raih 3 Penghargaan dari BI, Bupati IDP: Awal Digitalisasi Keuangan

Luwu Utara Raih 3 Penghargaan dari BI, Bupati IDP: Awal Digitalisasi Keuangan

Regional
Jateng Jadi Provinsi Pelayanan Investasi Terbaik 2021, Ganjar Janji Perhatikan Pengusaha Kecil

Jateng Jadi Provinsi Pelayanan Investasi Terbaik 2021, Ganjar Janji Perhatikan Pengusaha Kecil

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.