Kompas.com - 23/06/2016, 20:15 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MEDAN, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi HN Christiaan dan timnya, Kamis (23/6/2016), memeriksa Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai saksi atas dugaan suap kepada tujuh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Akhyar datang menggunakan mobil dinas Kijang Innova BK 2 I. Seusai memenuhi panggilan penyidik, kepada wartawan Akhyar mengaku diperiksa selaku staf ahli panitia khusus (pansus) pembahasan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD periode 2009-2014.

Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Medan, Akhyar sempat menjabat sebagai staf ahli di Pansus LKPJ periode Januari sampai Agustus 2015.

"Saya diperiksa sebagai saksi selaku staf ahli. Saya ditanyai sekitar 16 pertanyaan, tentang tugas dan fungsi tenaga ahli. APBD saya belum sempat bahas, sudah mengundurkan diri," kata Akhyar, Kamis.

Hari ini memasuki hari keempat pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.

Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, setiap hari mereka memeriksa 28 sampai 29 saksi. Beberapa di antaranya pengusaha dan anggota DPRD Sumut aktif periode 2014-2019.

Selain Akhyar, di waktu yang sama juga datang memberikan kesaksian adalah H Anif Shah dan anaknya Musa Rajek Shah alias Ijek.

KPK telah menetapkan tujuh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus tersebut.

Ketujuh tersangka itu adalah yaitu Muhammad Affan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Efendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.

Penyidik KPK menyangka mereka menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Mereka diduga menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012, menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2013, mengesahkan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, dan menolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Ketujuh tersangka dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.