10 Tahun Lumpur Lapindo, Bencana dan Keberuntungan

Krisis identitas

Semburan Lumpur Lapindo 29 Mei 2006 volume 100.000-150.000 meter kubik per hari atau 12.500 truk tangki per hari.

Data BPLS volume sekarang 30.000–50.000 meter kubik per hari. Pusat semburan 150-200 meter dari sumur pengeboran BJP 1, Kecamatan Porong.

Total korban lumpur di dalam peta (yang rumahnya sudah terkubur) dan di luar peta (yang belum terkubur) sebanyak 90.000 jiwa. Mereka berasal dari 19 desa terdampak yang ada di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Porong. Puluhan ribu jiwa itu mengalami krisis identitas kependudukan sebab mereka hanya memegang KTP lama yang mandul untuk mengakses pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Solikah (38), warga Desa Siring, yang kini tinggal di Desa Candi Pari, ditolak saat berobat di Puskesmas Porong karena desanya sudah hilang. Petugas puskesmas bilang, pasien akan dilayani setelah punya identitas baru.

"Pindah kependudukan itu tidak mudah dan tidak murah. Korban lumpur baru terima pelunasan ganti rugi akhir 2015, bahkan masih ada yang belum terima sampai sekarang. Untuk mengurus pencairan, masih butuh surat-surat lama," tuturnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui sengkarutnya data kependudukan korban lumpur di Sidoarjo. Persoalan inilah yang menyebabkan korban lumpur tak bisa mengakses jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.

"Bagaimana Kementerian Sosial bisa menyalurkan bantuan kepada mereka kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tak pernah mengusulkan," ujarnya.

Selain hak sosial, hak politik dan hak ekonomi juga diberangus. Saat pilkada tahun 2015, korban lumpur tak ikut mencoblos karena desanya sudah hilang. Pelaku usaha mikro juga tidak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha karena identitas dan tempat tinggal berbeda. Apalagi banyak yang masih kontrak.