Atasi Banjir, Pemkab Bogor dan Pemkot Bekasi Sepakat Bangun Sumur Resapan

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor akan membuat sumur resapan untuk menanggulangi masalah banjir di Perumahan Vila Nusa Indah, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan dalam agenda pertemuan antara Pemkab Bogor dan Pemerintah Kota Bekasi di Ruang Pendopo Bupati Bogor, Selasa (14/6/2016).

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, pertemuan tersebut untuk membicarakan persoalan antardua daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta tersebut.

"Kerja sama kita dengan Pemkot Bekasi memang sudah ada, tapi sudah habis MoU-nya, sekarang kita perbarui. Kita rencanakan membuat sumur resapan dan itu lokasinya ada di dua wilayah, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor," kata dia.

Nurhayanti menyebutkan, saat ini Pemkab Bogor sedang melakukan kajian teknis untuk membangun sumur resapan tersebut.

Ia berharap sumur-sumur resapan itu bisa menjadi solusi mengatasi banjir yang kerap melanda dua daerah itu.

"Yang di Kota Bekasi sudah dibangun, tapi yang di Kabupaten Bogor belum, sedang kita lakukan kajian teknis," kata dia.

Menurut dia, banjir tidak hanya terjadi di Perumahan Vila Nusa Indah, tetapi menimpa sejumlah kompleks perumahan lain di wilayah setempat.

Hal itu terjadi karena Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi menjadi tempat pertemuan antara Kali Bekasi dan Kali Cikeas. "Makanya, itu berdampak pada banjir," ujar dia.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, permasalan banjir bisa diatasi dengan beralihnya wewenang buka-tutup bendung Kali Bekasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Pemkot Bekasi.

"Banjir kemarin di Perumahan Vila Nusa Indah karena buka-tutup yang kurang maksimal oleh BBWS. Agar banjir itu tak terulang, maka kita ambil alih sebagian kewenangan buka-tutup bendungan," kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, setelah kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemkab Bogor selesai, akan dibawa kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri PUPR.

"Secepatnya kami akan selesaikan MoU ini karena Kota Bekasi sendiri daerah aliran sungai yang terkena dampak banjir panjangnya mencapai 16 Km," kata Rahmat.