Hasyim Muzadi: Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Mati Saja

Kompas.com - 31/05/2016, 21:36 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MAGELANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi, menyatakan bahwa hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual. Ia menilai hukuman itu tepat untuk memutus mata rantai para predator seksual.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan "Dialog Pelibatan Dai dalam Program Islam Damai untuk Pencegahan Terorisme dan Radikalisme" di Hotel Atria, Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (31/5/2016) sore.

"Menurut saya lebih baik (pelaku kejahatan seksual) dihukum mati saja daripada membuat cacat orang seumur hidup," ujar Hasyim.

Mantan Ketua Umum Tanfidziah PBNU itu mengatakan, kejahatan seksual merupakan akibat dari degradasi moral yang selama ini menyerang generasi muda. Sebut saja perbuatan minum minuman keras (miras), penyelahgunaan narkoba, dan sebagainya.

"Orang yang minum miras, narkoba, akan berbuat apa pun di luar kontrol. Kejahatan seksual ada hubungan dengan perbuatan itu sehingga (pelaku) hilang cara berpikirnya," ujarnya.

Hasyim berpendapat, hukuman berat juga sangat pantas diberikan kepada orang-orang yang sengaja mengedarkan, menjual, maupun memberikan akses kemudahan barang-barang haram itu kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan banyak bandar-bandar narkoba yang telah ditangkap namun tidak segera dihukum mati. Padahal, mereka dinilai menjadi faktor penyebab aksi kriminalitas lainnya.

"Masalahnya ini loh, kenapa bandar-bandar narkoba tidak segera dihukum mati? Narkoba adalah pembunuhan terencana, masif, dan menyakitkan. Tapi di sisi lain juga menjanjikan keuangan melimpah, ini yang susah," kata dia.

Menurut Hasyim, hukuman mati masih diusulkan untuk dimasukkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang hukuman atas pelaku kejahatan seksual di samping hukuman kebiri sementara, kebiri permanen, dan lainnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Regional
Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Regional
Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Regional
IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

Regional
Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Regional
Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Regional
3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

Regional
4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

Regional
'Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan'

"Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

Regional
Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Regional
Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Regional
Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Regional
Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X