PPP Setuju Audit Keuangan Parpol Setiap Tahun Masuk RUU Pemilu 2019

Kompas.com - 26/05/2016, 08:52 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuzy usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

MAGELANG, KOMPAS,com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy atau Romi mengaku tidak keberatan apabila pemerintah dan DPR memasukkan poin keterbukaan pengelolaan keuangan partai politik ke Undang-undang (RUU) Pemilu 2019.

"Enggak masalah, karena kami sudah memulai itu," kata Romi di Magelang, Rabu (25/5/2016).

Menurut Romi, partai berlambang Kabah itu sudah melakukan pelaporan keuangan secara terbuka setiap tahun, tidak hanya di tingkat DPP, tetapi juga sampai wilayah dan cabang. Pelaporan tersebut dimuat di situs online partai.

"Transparasi keuangan PPP sudah sangat maju, dalam anggaran partai di semua tingkatan sudah diwajibkan membuat laporan setiap tahun yang dimuat di situs partai," ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memasukkan poin terkait keterbukaan pengelolaan keuangan partai politik ke RUU Pemilu 2019. Poin tersebut nantinya akan dijadikan syarat bagi parpol untuk mengikuti pemilu.

Lebih lanjut, Romi juga menyoroti beberapa poin RUU Pemilu 2019 yang sedang dibahas oleh panitia kerja (Panja) di tingkat legislatif. Salah satunya adalah soal wajib atau tidaknya anggota DPR RI/DPRD mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Poin tersebut dianggap menjadi salah satu faktor penyebab Pilkada 2015 lalu tidak greget.

Animo anggota dewan untuk ikut berkompetisi turun drastis meskipun tidak menggugurkan legimitasi pilkada itu sendiri. Selain itu jumlah, kepesertaan pilkada juga sedikit di beberapa daerah.

"Yang namanya politikus itu tempatnya di dewan, kalau kemudian mereka maju untuk mendapatkan posisi politik berikutnya dan dia harus mundur dari posisi politik saat ini, justru dikhawatirkan akan mengurangi gairah pilkada," paparnya.

Namun dari sisi hukum, katanya, Mahkamah Konsitusi sudah memperbolehkan anggota dewan tidak mundur apabila hendak maju pilkada.

Romi mengaku sejauh ini pihaknya sedang melakukan berbagai kajian yang tepat dan diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mengembalikan kepada undang-undang (UU) induk. Misalnya, anggota TNI mundur atau tidak, maka kembali ke UU TNI, begitu juga PNS, dan DPR/DPRD.

"Ini yang tengah kami difomulasikan, tapi sampai pembicaan terakhir belum diterima karena rawan interaksi. DPR berkehendak agar tidak ada multiintepretasi terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam UU Pilkada," papar dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFarid Assifa
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Ini Cara Menyelamatkan Diri Jika Dililit atau Digigit Ular Sanca

Ini Cara Menyelamatkan Diri Jika Dililit atau Digigit Ular Sanca

Regional
Heboh Paus Terdampar di Geopark Ciletuh, Tubuh Penuh Luka hingga Jadi Tontonan Warga

Heboh Paus Terdampar di Geopark Ciletuh, Tubuh Penuh Luka hingga Jadi Tontonan Warga

Regional
Kemarau Datang Lebih Awal, 7.000 Warga Terdampak Kekeringan

Kemarau Datang Lebih Awal, 7.000 Warga Terdampak Kekeringan

Regional
Cerita Dahlan Sang Petugas 'Cleaning Service', Menangis Haru Saat Dihadiahi Umrah

Cerita Dahlan Sang Petugas "Cleaning Service", Menangis Haru Saat Dihadiahi Umrah

Regional
Hutan Bukit Kondo di Taman Nasional Gunung Rinjani Terbakar

Hutan Bukit Kondo di Taman Nasional Gunung Rinjani Terbakar

Regional
Ribuan Orang Bakal Banjiri Kota Semarang Bulan Depan

Ribuan Orang Bakal Banjiri Kota Semarang Bulan Depan

Regional
Pleidoi Bahar Bin Smith Ditolak, Jaksa Menilai Penasihat Hukum Kurang Cermat Urai Tuntutan

Pleidoi Bahar Bin Smith Ditolak, Jaksa Menilai Penasihat Hukum Kurang Cermat Urai Tuntutan

Regional
PAN Siapkan 3 Nama untuk Bertarung di Pilgub Sumbar 2020

PAN Siapkan 3 Nama untuk Bertarung di Pilgub Sumbar 2020

Regional
Kecewa Anak dan Cucunya Ditelantarkan, Pria Ini Bunuh Menantunya

Kecewa Anak dan Cucunya Ditelantarkan, Pria Ini Bunuh Menantunya

Regional
Fakta Pabrik Korek Api yang Terbakar, Pekerja Digaji Rp 500 Ribu per Bulan hingga Pekerjakan Anak

Fakta Pabrik Korek Api yang Terbakar, Pekerja Digaji Rp 500 Ribu per Bulan hingga Pekerjakan Anak

Regional
Beredar Kabar Jenazah Mantan Striker Persis Ditemukan, SRI Susuri Semua Pantai Kulon Progo

Beredar Kabar Jenazah Mantan Striker Persis Ditemukan, SRI Susuri Semua Pantai Kulon Progo

Regional
Selingkuh, Tiga ASN Papua Barat Akan Disidang Kode Etik

Selingkuh, Tiga ASN Papua Barat Akan Disidang Kode Etik

Regional
Abang Angkat Pelaku Pembunuhan Balita 1,8 Tahun Dijerat Pasal Berlapis

Abang Angkat Pelaku Pembunuhan Balita 1,8 Tahun Dijerat Pasal Berlapis

Regional
Pria Ini Tawarkan Istri untuk Layanan Seks Menyimpang Bertarif Rp 3 Juta

Pria Ini Tawarkan Istri untuk Layanan Seks Menyimpang Bertarif Rp 3 Juta

Regional
Anak Korban Tragedi Truk Terjun ke Jurang Terpukul, Mengaku sedang Mendaftar SMK...

Anak Korban Tragedi Truk Terjun ke Jurang Terpukul, Mengaku sedang Mendaftar SMK...

Regional

Close Ads X