Kisah Penganut Agama Leluhur Batak yang Terasing di Negeri Sendiri

"Implementasinya sampai hari ini masih nihil. Mereka harusnya memiliki kesempatan dan posisi yang sama dengan warga negara lain tanpa mempertanyakan keyakinan mereka," ucapnya masgul.

Para orangtua khawatir anaknya akan terhambat memperoleh nilai ketika lulus sekolah karena agamanya. Seperti yang pernah terjadi di Sekolah Wahidin, Medan Labuhan.

Hal sama dialami Kasman Sirait pada 1997 ketika masuk PNS, di SK dan KK tertulis agamanya Parmalim. Perubahan terjadi ketika anaknya melamar polisi untuk menghindari permasalahan KK dan KTP dia mengubah kolom agama menjadi Kristen.

"Warga Parmalim merasa lebih nyaman tinggal di luar Kota Medan, seperti Batam dan Jakarta. Di lingkungan tempat tinggalnya, mereka tidak masuk kumpulan Serikat Tolong Menolong (STM) karena STM hanya mengakui Islam dan Kristen. Belum lagi akses mendapat bantuan dari pemerintah. Erita Sinambela dan Tamaida Lumbanraja adalah Parmalim yang miskin tapi tidak pernah memperoleh dana bantuan, sedihlah melihat nasib mereka ini," ujarnya.

Lembaganya terus berupaya terjadi pemenuhan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, meminta pemerintah berkomitmen melaksanakan kebijakan khusus untuk Catatan Kependudukan yaitu UU Adminduk Nomor 24 tahun 2013.

Dia juga menuntut pemerintah dari tingkat paling bawah sampai pusat memiliki perspektif HAM, khususnya implementasi sistem kepengurusan administrasi kependudukan dengan merevisi sistem pencatatan identitas agama.

"Pemahaman yang beragam terhadap kaum minoritas penganut agama leluhur di seluruh Indonesia menimbulkan sulitnya kelompok ini diterima, baik di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah sendiri. Semoga ke depan, dua kelompok ini semakin dikenal sehingga keberadaan mereka sebagai warga negara tidak dipertanyakan lagi karena pilihan keyakinannya," pungkas Ira.