Kompas.com - 17/05/2016, 19:29 WIB
Beberapa wisatawan, Selasa (11/3/2014), melihat kawasan sekitar kawah Gunung Kelud dari jarak sekitar 4 kilometer di jalan utama menuju kawah di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak Sabtu pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Kediri membuka obyek wisata Kelud meskipun masih dalam radius terbatas 3 kilometer dari kawah. KOMPAS/DEFRI WERDIONOBeberapa wisatawan, Selasa (11/3/2014), melihat kawasan sekitar kawah Gunung Kelud dari jarak sekitar 4 kilometer di jalan utama menuju kawah di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak Sabtu pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Kediri membuka obyek wisata Kelud meskipun masih dalam radius terbatas 3 kilometer dari kawah.
|
EditorErlangga Djumena

SURABAYA, KOMPAS.com  - Sengketa batas wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Jawa Timur belum juga menemukan titik temu. Kedua daerah kini menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri, yang berhak menentukan batas kewilayahan.

Hal itu setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya beberapa waktu lalu telah menerima upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri.

Pemkab Kediri menggugat SK Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud. 

"Karena banding diterima, maka gugatan Pemkab Kediri di tolak, dan mengembalikan status Gunung Kelud berdasarkan SK Gubernur Jatim. SK tersebut menyerahkan wewenang penentuan batas wilayah Gunung Kelud ke Mendagri," kata Kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemprov Jatim, Supriyanto, Selasa (17/5/2016).

SK tersebut kata dia, menyatakan pembagian batas puncak Gunung Kelud hanya berlaku secara administrasi pengelolaan dan bukan batas kewilayahan. SK Gubernur itu, kata Supriyanto, hanya mengatur administrasi kewilayahan, sehingga wilayah Gunung Kelud ada yang mengelola.

Sementara Pemkab Kediri, menurut Supriyanto, berpegang teguh pada keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/113/KPTS/013/2012. Padahal, surat tersebut tidak menetapkan batas wilayah Gunung Kelud untuk Kabupaten Kediri. 

Pemprov Jatim berkali-kali mempertemukan tim dari kedua pemerintah daerah tersebut, namun selalu gagal. Bahkan pada pertemuan terakhir tahun lalu, tim dari Pemkab Kediri "Walk Out" dari ruang pertemuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sengketa tersebut menyusul potensi alam dan wisata yang ada di Gunung Kelud yang berpotensi mendulang pemasukan kedua pemerintah daerah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Regional
Lewat '1000 Baju Baru', Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Lewat "1000 Baju Baru", Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Regional
Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Regional
Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.