Kompas.com - 17/05/2016, 19:29 WIB
Beberapa wisatawan, Selasa (11/3/2014), melihat kawasan sekitar kawah Gunung Kelud dari jarak sekitar 4 kilometer di jalan utama menuju kawah di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak Sabtu pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Kediri membuka obyek wisata Kelud meskipun masih dalam radius terbatas 3 kilometer dari kawah. KOMPAS/DEFRI WERDIONOBeberapa wisatawan, Selasa (11/3/2014), melihat kawasan sekitar kawah Gunung Kelud dari jarak sekitar 4 kilometer di jalan utama menuju kawah di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak Sabtu pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Kediri membuka obyek wisata Kelud meskipun masih dalam radius terbatas 3 kilometer dari kawah.
|
EditorErlangga Djumena

SURABAYA, KOMPAS.com  - Sengketa batas wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Jawa Timur belum juga menemukan titik temu. Kedua daerah kini menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri, yang berhak menentukan batas kewilayahan.

Hal itu setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya beberapa waktu lalu telah menerima upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri.

Pemkab Kediri menggugat SK Gubernur Jatim Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud. 

"Karena banding diterima, maka gugatan Pemkab Kediri di tolak, dan mengembalikan status Gunung Kelud berdasarkan SK Gubernur Jatim. SK tersebut menyerahkan wewenang penentuan batas wilayah Gunung Kelud ke Mendagri," kata Kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemprov Jatim, Supriyanto, Selasa (17/5/2016).

SK tersebut kata dia, menyatakan pembagian batas puncak Gunung Kelud hanya berlaku secara administrasi pengelolaan dan bukan batas kewilayahan. SK Gubernur itu, kata Supriyanto, hanya mengatur administrasi kewilayahan, sehingga wilayah Gunung Kelud ada yang mengelola.

Sementara Pemkab Kediri, menurut Supriyanto, berpegang teguh pada keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/113/KPTS/013/2012. Padahal, surat tersebut tidak menetapkan batas wilayah Gunung Kelud untuk Kabupaten Kediri. 

Pemprov Jatim berkali-kali mempertemukan tim dari kedua pemerintah daerah tersebut, namun selalu gagal. Bahkan pada pertemuan terakhir tahun lalu, tim dari Pemkab Kediri "Walk Out" dari ruang pertemuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sengketa tersebut menyusul potensi alam dan wisata yang ada di Gunung Kelud yang berpotensi mendulang pemasukan kedua pemerintah daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.