Kompas.com - 24/04/2016, 19:23 WIB
Karolina Margaret, Ketua Pusat Pemuda Katolik, dan Sekretaris Jendral Pemuda Katolik Kristo saat diterima masyarakat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pemuda Katolik melaksanakan rapat kerja nasional di Lamandau selama beberapa hari. Dokumen PribadiKarolina Margaret, Ketua Pusat Pemuda Katolik, dan Sekretaris Jendral Pemuda Katolik Kristo saat diterima masyarakat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Pemuda Katolik melaksanakan rapat kerja nasional di Lamandau selama beberapa hari.
|
EditorAmir Sodikin

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Pendampingan aparatur desa untuk memperbaiki kualitas pembangunan bangsa terus didorong. Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dari 85 desa hanya terdapat 20 desa yang aparatur desanya memenuhi syarat.

Sisanya, banyak aparatur desa yang lama pendidikan rata-rata 7,2 tahun atau setara sekolah menengah pertama.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemuda Katolik di Lamandau, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh organisasi pemuda seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangkaraya.

Rakernas tersebut dimulai pada 19 sampai 22 April 2016 dan menghasilkan tiga sikap Pemuda Katolik, meliputi pembangunan desa, pilkada, dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sikap tersebut juga kemudian dilaporkan ke beberapa lembaga kementerian terkait.

“Harus ada perhatian khusus di desa untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan,” ungkap Ketua Pemuda Katolik (PK) Pusat Karolin Margaret Natasa saat dihubungi dari Palangkaraya, Minggu (24/4/2016).

Sekretaris Jendral Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI) Gregorius Sahdan mengatakan, masih banyak aparatur desa yang tidak memahami fungsi dan tugas mereka.

Sebagian besar desa-desa di Indonesia tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan sebagian besar kepala desa belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban.

“Sudah menjadi tugas pemerintahan setingkat di atasnya seperti kecamatan dan kabupaten untuk mendampingi, tetapi ini dikomersilkan,” ungkap Sahdan.

Untuk mendapatkan pengetahuan soal sistem administrasi, aparatur desa harus merogoh kocek dengan meminta staf atau pegawai di tingkat kecamatan atau kabupaten untuk datang membantu. Padhal, hal itu diatur dalam undang-undang dan pemerintah desa tidak perlu mengeluarkan uang.

“Upaya Pemuda Katolik untuk mewujudkan pembangunan desa yang baik adalah dengan menggunakan kader-kader mereka yang ada di setiap daerah sampai tingkatan desa,” tutup Karolin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X