Wagub Jabar: Jalan di Bogor Rusak akibat Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 21/04/2016, 18:51 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. KOMPAS.com/Reni SusantiWakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar setuju dengan moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Moratorium tersebut momentum untuk mengkaji kembali aturan dan dampak lingkungan secara menyeluruh dari reklamasi itu sehingga kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bisa tersusun.

"Saya kira, ini sebuah keputusan bersama kan, baik Pemerintah (Pemprov) DKI, pemerintah pusat, untuk moratorium, sampai dikaji lagi semua, sampai ke segi aturan, ataupun kajian secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan untuk menyusun KLHS," ujar Deddy dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/4/2016).

Deddy mengatakan, reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak berdampak secara langsung bagi Jawa Barat. Namun, dalam hal material, ia mencatat bahwa sekitar 80 persen pebisnis tambang di Bogor menyuplai untuk reklamasi, seperti tanah urukan bagi proyek pembangunan pulau baru tersebut.

Efeknya, jalan-jalan umum di Jawa Barat digunakan untuk jalur truk-truk besar yang membawa material reklamasi. Lebih kurang 3.000 truk lalu lalang setiap harinya sehingga merusak jalan umum yang secara kapasitas seharusnya digunakan masyarakat.

"Di Bogor saja ini di Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Barat, itu 80 persen penambangan di sana menyuplai reklamasi Jakarta. Kemarin kami kumpulkan, sekitar 115 pengusaha penambangan, mereka mengakui itu," tutur Deddy.

"Memang dampak langsung reklamasi Pantai Utara Jakarta secara langsung tidak kami terima, tetapi dari material yang diangkut ini oleh truk-truk besar, jalanan hancur, masyarakat kami jadi dirugikan. Belum penyakit ISPA, ya kan, karena debu yang luar biasa. Kalau hujan, beceknya juga luar biasa," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dampak lingkungan akibat reklamasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya menyatakan akan melakukan penegakan hukum melalui pendekatan administratif.

"Follow up-nya, kami pasti ambil langkah-langkah penegakan hukum. Saya mau approach atau dekati dulu dari sanksi administratif," kata Nurbaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X