Tolak Miras, Ratusan Pemuda Berunjuk Rasa ke Kantor Gubernur Papua

Kompas.com - 06/04/2016, 15:12 WIB
Tampak ratusan pemuda memadati halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada Rabu (6/4/2016) Fabio M Lopes CostaTampak ratusan pemuda memadati halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada Rabu (6/4/2016)
|
EditorCaroline Damanik

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sekitar 300 pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswi Pemuda dan Masyarakat Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak peredaran miras di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu (6/4/2016).

Aksi unjuk rasa ini digelar untuk menindaklanjuti penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur Papua Lukas Enembe bersama seluruh bupati dan wali kota di Papua pada 30 Maret 2016 lalu.

Aksi demo dimulai dari daerah Waena sejak pukul 11.00 WIT. Sekitar dua jam kemudian para pendemo tiba di kantor gubernur. Aksi baru berakhir sekitar pukul 15.30 WIT.

Para pendemo menyampaikan 10 poin dalam tuntutannya, antara lain mendesak pemerintah merealisasikan pelarangan produksi dan peredaran minuman keras di seluruh Papua, mencabut izin peredaran minuman keras.

Selain itu, para pendemo mengharapkan tindakan tegas berupa sanksi denda sebesar Rp 100 miliar bagi oknum yang terlibat dalam peredaran miras.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Jayapura Benyamin Gurik menyatakan, pihaknya mendukung pemerintah daerah agar memperjuangkan peningkatan taraf hidup dan martabat orang asli Papua.

"Demi keberlangsungan hidup anak Papua di masa mendatang, kami mendesak pemerintah segera menindaklanjuti segala tuntutan ini dalam waktu singkat," kata Benyamin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen yang menemui para demonstran mengakui, telah ada Perda pelarangan miras sejak tahun 2009 lalu. Namun, aksi penjualan miras masih terus berlangsung hingga saat ini.

Oleh karena itu, lanjut Hery, dirinya akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti masalah peredaran miras di Papua.

"Saya telah memerintahkan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemprov Papua Doren Wakerkwa untuk membentuk tim itu. Saya memberikan waktu tiga hari saja bagi tim ini agar segera beraksi. Kami juga akan melibatkan aparat keamanan dalam upaya penegakan peredaran miras," ujar Hery.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige Renwarin menyatakan siap mendukung penuh kebijakan dari Pemprov Papua untuk melarang peredaran miras.

"Kebijakan ini sangat menguntungkan kami. Sebab, dampak dari miras telah menyebabkan tingginya nagka kriminalitas seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas," tutur Patrige.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X