Kompas.com - 05/04/2016, 11:22 WIB
Suasana pertemuan antara Komisi A DPRK Aceh Tengah dengan PT PLN (Persero) UPK Ketsum 5 proyek PLTA Peusangan I dan II serta para perwakilan rekanan dalam pembangunan proyek multiyear tersebut, Selasa (5/4/2016). Kompas.com/ Iwan BSuasana pertemuan antara Komisi A DPRK Aceh Tengah dengan PT PLN (Persero) UPK Ketsum 5 proyek PLTA Peusangan I dan II serta para perwakilan rekanan dalam pembangunan proyek multiyear tersebut, Selasa (5/4/2016).
|
EditorFarid Assifa

TAKENGON, KOMPAS.com - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Aceh Tengah kembali menggelar pertemuan dengan perwakilan PT PLN (Persero) UPK Ketsum 5 proyek PLTA Peusangan I dan II serta para perwakilan rekanan dalam pembangunan proyek multiyear tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Selasa (5/4/2016) itu, anggota komisi C meminta dokumen Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) dari pihak PLN. Selain itu, dewan juga meminta dokumen kontrak kerja sesuai dengan kesepakatan pertamuan pertama beberapa hari yang lalu.

"Amdal sudah kami terima, selanjutnya kami akan pelajari, karena baru diserahkan, jadi sekarang kami belum menerima kontrak dengan pihak ketiga," kata Amiruddin, Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah.

Sementara itu, pejabat Humas PT Hyundai, Syukur Kobat yang hadir saat itu mempertanyakan dokumen kontrak yang diminta oleh dewan.

"Belum jelas apakah permintaan yang dimaksud adalah kontrak PLN dengan sub kontraknya, atau Hyundai dengan rekanannya," ujar Syukur Kobat.

Selanjutnya, anggota Komisi C DPRK Aceh Tengah, Yurmiza Putra menjejelaskan salah satu kontrak yang dimaksud adalah dokumen kontrak antara PLN dengan Hyundai.

"Pekerjaan sipil yang saya maksud adalah segala kegiatan yang menggunakan material dari daerah, jadi perusahaan yang terlibat dalam hal ini harus jelas kontraknya," kata dia.

"Kita meminta pihak PLN mengeluarkan surat bupati terkait izin suplai material. Saya juga tanya, berapa banyak sudah PT Hyundai memakai material, mana dokumen kontraknya, kalau tidak ada dokumen kontrak Hyundai dan PLN, maka rapat diskorsing," tegas Yurmiza Putra.

Hingga berita ini diturunkan, rapat kerja antara DPRK Aceh Tengah dengan PLN dan rekanan serta perwakilan pemerintah daerah masih berlangsung di ruang sidang DPRK Aceh Tengah.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menguatnya Amdal dan kontrak terkait proyek PLTA Peusangan I dan II karena beberapa masalah. Di antaranya semakin maraknya galian C ilegal di wilayah itu, serta kerugian warga di sekitar pembangunan yang sering menerima debu dari jalan raya akibat arus transportasi yang digunakan untuk membangun proyek tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.