Untuk Beri Contoh, Pejabat Kanwil Kemenkumham Jalani Tes Urine

PONTIANAK, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan tes urine terhadap pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham), Pontianak, Senin (4/4/2016).

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar, Adjar Anggono, mengungkapkan tes urine tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, terutama di UPT daerah. Khusus hari ini, yang mengikuti tes adalah pejabat yang ada di lingkungan kanwil Kemenkumham.

"Kita mulai dari pejabat yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham dengan harapan bisa memberikan contoh kepada jajaran untuk bersih dari penyalahgunaan narkoba" kata Adjar, Senin (4/4/2016).

Namun, dari 31 pejabat yang ada, hanya 23 orang yang melakukan tes. Kondisi tersebut, tambah Adjar, karena ada sejumlah pejabat yang izin untuk tidak masuk pada hari ini.

"Kita sebenarnya menginginkan semua pejabat maupun staf bisa mengikuti tes ini. Tapi karena keterbatasan alat, jadi tidak semuanya" ucapnya.

Pejabat yang mengikuti tes adalah setingkat Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Kemenkumham.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Isnawati mengatakan, sepanjang 2016 pihaknya sudah melakukan tes urine di sejumlah kantor pemerintahan dan swasta. Namun, jumlah tes kit yang dimiliki BNNP tahun ini menurun jika dibandingkan tahun ini.

"Ada kebijakan dari pusat, bahwa kita harus memberikan pancing dan bukan memberikan ikan, dan berkaitan dengan pembangunan berwawasan anti-narkoba," kata Isnawati.

Untuk itu, tambah Isnawati, instansi pemerintah maupun swasta diharapkan bisa menyediakan sendiri peralatan tes tersebut. Sedangkan petugasnya, tetap mendatangkan dari pihak BNN.

Berkurang

Sementara itu, alokasi jumlah peralatan (test kit) yang digunakan untuk melakukan tes urine BNNP Kalbar menurun hingga 90 persen dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya BNNP menyiapkan sebanyak 4.000 test kit, maka tahun 2016 hanya menyediakan 400 unit.

"Pengadaan test kit untuk BNNP Kalbar tahun 2016 tidak seperti tahun 2015, kalau tahun lalu bisa mencapai 4.000, tahun ini hanya 400 buah saja" kata Isnawati.

Dia menambahkan, jumlah tersebut terkait adanya kebijakan dari pusat, dan hanya digunakan untuk penjangkauan kepada penyalahgunaan narkotika.

"Ada kebijakan dari pusat, bahwa kita harus memberikan pancing dan bukan memberikan ikan, dan berkaitan dengan pembangunan berwawasan anti narkoba" kata Isnawati.

Untuk itu, pihak BNN mengharapkan kepada instansi pemerintah maupun swasta harus bisa menganggarkan kegiatan yang berwawasan anti narkotika.

"Oleh karena itu, pemeriksaan tes urine yang dilakukan BNN instensitasnya dikuriangi" katanya.