"Kami Waria Juga Manusia..."

Kompas.com - 31/03/2016, 07:34 WIB
Kompas TV Rumah Lentera Penampungan Anak-anak HIV AIDS
|
EditorErlangga Djumena

Terkait stigma dan diskriminasi ini, Program Manager Divisi HIV-AIDS Medanplus, Erwin mengatakan, satu sisi harus memberikan pemahaman terhadap teman-teman waria agar tetap sopan dan santun dalam berinteraksi di masyarakat, yang tidak kalah penting masyarakat juga harus diberikan pendidikan dan pemahaman tentang kondisi sekarang ini.

Menurut dia, problem waria yang sering terjadi adalah, petugas di layanan seperti PKM dan rumah sakit yang terkesan tidak ramah dan memandang mereka sebelah mata.

"Dari bahasa tubuh orang yang melayani itu yang terkadang membuat kawan-kawan waria tidak nyaman. Kawan-kawan waria juga kalau datang terkadang dengan dandanan yang wah atau seperti biasanya waria, ini juga membuat mereka tidak nyaman. Intinya sama-sama menjaga supaya tetap berada di zona nyaman," kata Erwin.

Di lembaganya, pendampingan paling banyak datang dari kelas ibu rumah tangga, pria yang berisiko tinggi, dan anak. Terkadang juga ada remaja dari kalangan men sex men (MSM).

Pendiri Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Veryanto Sitohang lebih lugas menyatakan bahwa pusat kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit masih cenderung bias dalam melayani waria. Ia mensinyalir hal ini karena waria dicap sebagai bagian dari populasi kunci terdeteksinya HIV-AIDS.

Stigma tersebut terus menguat karena waria dianggap berisiko, padahal menurut dia, fakta lapangan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dan anak perempuanlah yang merupakan kelompok rentan.

"Sesungguhnya setiap orang berisiko maka perspektif harus diubah. Belum lagi kalau kawan-kawan waria membutuhkan perawatan, sering kali mereka harus mendengarkan nasehat-nasehat karena dianggap berperilaku menyimpang. Kawan-kawan juga mengalami diskriminasi dalam hal penempatan ruangan perawatan," kata Very.

Kalau ditempatkan di ruangan perempuan sering pasien lain tidak nyaman. Waria juga jarang sekali yang punya KTP. Ini berimbas ketika mereka harus akses layanan kesehatan yang mengharuskan memiliki KTP, apalagi BPJS.

"Soal BPJS ini menarik untuk diekspose. Kementerian kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab, mereka seharusnya memastikan bahwa setiap warga negara khususnya kelompok marginal seperti waria mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan manusiawi. Ada sosialisasi dan penjelasan kepada pasien satu ruangan dan pelayanan yang ramah oleh perawat dan dokter," ucap Very.


Sementara itu Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin menegaskan, pihaknya tidak pernah membeda-bedakan siapapun pasien yang datang. Dia mengaku heran dengan informasi bahwa kalangan LGBT diperlakukan diskriminatif oleh petugas medis dan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

"LGBT saja kami tidak tahu itu apa, yang kami tahu cuma perempuan dan laki-laki. Itu yang ada di kolom. Di rumah sakit mana mereka berobat? Di mana mereka merasa terdiskriminasi? Kita tidak pernah menjustifikasi siapa-siapa pasien yang datang. RS Pirngadi memperlakukan semua orang sama," tegas Edison.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X