Gubernur Bali: Kalau Taksi Online DIlarang, Bagaimana dengan Media Online?

DENPASAR, KOMPAS.com - Pro dan kontra adanya taksi berbasis online seperti Grab dan Uber juga menjadi persoalan di wilayah Bali.

Di acara Simakrama atau silaturahmi dengan warga di Wantilan DPRD Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapi beberapa warga yang meminta operasional taksi online diizinkan dan pihak lain melakukan aksi demo untuk melarang.

"Kita sabar menunggu, Menteri Perhubungan masih memberikan waktu bagi taksi online ngurus izin nya sampai bulan Mei, terkait persyaratan umum sebagai angkutan umum, apa saja yang harus dilakukan," kata Gubernur Pastika, Denpasar Bali, Sabtu (26/3/2016).

Pastika minta semua warga membuka wawasan menghadapi kemajuan jaman dan teknologi agar tidak ketinggalan. Dengan begitu, seharusnya pandangan soal basis online bisa diantisipasi kemajuan teknologi apa saja yang akan ada di masa mendatang.

"Kalau misalnya angkutan online dilarang, bagaimana dengan media online? Iya kan? Dan banyak sekali yang online," ujarnya. (Baca: Sejak Ada Taksi "Online," Penghasilan Sopir Taksi Reguler Merosot Tajam)

Mantan Kalakhar BNN ini juga mencontohkan beberapa hal yang berbasis online, seperti belanja online, informasi apapun berbasis online dan lainnya. Bahkan ditegaskan bahwa dirinya ingin masyarakat Bali maju baik segi ekonomi dan teknologi seperti program Pemprov Bali yaitu Bali Mandara (Maju, Aman, dan Sejahtera).

Terkait demo taksi di Jakarta, Pastika tidak ingin hal tersebut terjadi di Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, keamanan dan kenyamanan harus tetap terjaga, dan mencari solusi terbaik jika terjadi masalah di tengah masyarakat.