Jumlah PSK Banyak, Bupati Semarang Masih Cari Cara Berantas Lokasi Prostitusi

UNGARAN, KOMPAS.com — Bupati Semarang Mundjirin mendukung program Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa untuk membersihkan Indonesia dari lokasi prostitusi pada 2019.

Namun, ia merasa bingung untuk memberantas praktik prostitusi karena tidak ada lokasi prostitusi di wilayah tersebut. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa ada praktik semacam itu di hotel-hotel dan tempat wisata.

"Orang tahunya di Tegalpanas, di Bandungan. Bandungan sendiri di mana? Apakah di hotel atau tempat kos? Tetapi jelas, itu merupakan hal yang tidak baik," kata Mundjirin, Kamis (24/3/2016) siang.

Untuk memastikan hal itu, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya menginventaris tempat-tempat yang masuk kategori lokasi prostitusi.

Mundjirin mengakui bahwa ada banyak masukan dari sejumlah elemen masyarakat tentang keberadaan lokasi prostitusi di Kabupaten Semarang. Akan tetapi, kondisi tempat itu sangat berbeda dari lokasi prostitusi yang ada di wilayah lain.

"Kalau di Kota (Semarang) sudah jelas, tetapi di tempat kita susah. Mana tempat yang seperti itu, konon kabarnya di kos-kosan juga dijadikan lokasi prostitusi," ujarnya.

Walaupun tidak ada lokasikhusus dan legal untuk prostitusi di sana, Mundjirin menyatakan dukungannya untuk memberantas bisnis hitam tersebut.

Menurut dia, lokasi prostitusi merupakan sumber segala kemaksiatan, termasuk peredaran narkoba dan minuman keras.

Khusus wilayah Bandungan, yang memiliki banyak tempat hiburan atau rumah karaoke, dalam waktu dekat akan ditata kembali.

Dalam penataan ini, Pemkab Semarang akan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai aset di Bandungan, seperti PT KAI.

"Begitu pula dengan Tegalpanas, jangan sampai bertambah besar. Kita akan inventarisasi berapa orangnya dan siapa saja yang berada di sana," kata Mundjirin.

Ia menyebutkan, Pemkab Semarang belum bisa menyediakan tempat relokasi bagi warga seandainya ada lokasi prostitusi itu yang ditutup.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai kepanjangan tangan Pemkab Semarang juga akan mengkaji hal tersebut, termasuk menyediakan lapangan kerja atau keterampilan bagi pekerja seks komersial.

"Seandainya sudah berhenti, mereka bisa bekerja dan hidup mempunyai penghasilan. Walaupun bagaimana, tidak bisa kita usir begitu saja," ujar Mundjirin.

Mundjirin mengatakan, hal yang paling mendesak adalah memantau kesehatan para pekerja tempat hiburan maupun PSK secara rutin dan berkala.

Pada Juni 2014, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang mencatat jumlah PSK di wilayah Bandungan kedua terbesar di Indonesia setelah lokasi prostitusi Dolly di Surabaya, Jawa Timur.

Saat itu, Divisi Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang mencatat jumlah PSK di Bandungan mencapai sekitar 700 orang.

Jumlah tersebut termasuk para wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke (PK) yang bekerja di kawasan wisata di lereng Gunung Ungaran tersebut.