Wakil Ketua DPRA Minta Pemerintah Pusat Ambil Sikap soal Bendera Aceh

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Azhari Cage, meminta pemerintah pusat bijak dan tegas menyikapi persoalan bendera bulan sabit dan bintang yang diklaim sebagai bendera Aceh.

Persoalan bendera kembali mencuat setelah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Aceh Utara Tgk Zulkarnaini Hamzah dilaporkan mengibarkan bendera bulan sabit bintang di Arab Saudi.

(Baca Mantan Panglima GAM Kibarkan Bendera Bulan Sabit-Bintang di Arab Saudi)

"Selama ini pusat kan tidak tegas dan arif menyikapi bendera itu. DPRA sudah mengesahkan bendera dan lambang Aceh. Tapi pusat membiarkan persoalan itu menggantung," kata Azhari kepada Kompas.com, Rabu (23/3/2016).

Dia menyebutkan, siapa pun yang mengibarkan bendera itu, baik di Aceh maupun luar Aceh, merupakan bentuk dukungan terhadap bendera tersebut.

"Secara hukum tidak ada yang dilanggar jika bendera itu dikibarkan. Untuk itu, kita minta pusat dan pemerintah Aceh segera mengatur tata cara pengibaran. Gubernur bisa mengeluarkan instruksi untuk pengibaran bendera itu ke seluruh kantor pemerintah," kata dia.

Dalam catatan Kompas.com, hingga kini Kementerian Dalam Negeri belum mengesahkan bendera yang diklaim sebagai bendera Aceh tersebut. Kemendafri masih mempertimbangkan desain bendera yang diusulkan oleh pemerintah Aceh.