Dedy Mizwar: Ini Pelecehan terhadap Rasa Keadilan

“Cukup banyak yang masuk ke pengadilan. Tapi enggak ada yang menang. Anehnya yang membuat geli, menutup sempadan sungai diperbolehkan, dimenangkan oleh pengadilan. Saya juga heran. Padahal secara UU tidak boleh,” ucap Deddy di Gedung Sate Bandung, Rabu (17/3/2016).

Sebelumnya, Pemprov Jabar menggugat sejumlah perusahaan di Jabar, salah satunya PT Kahatex di Rancaekek Bandung. PT Kahatex digugat ke pengadilan karena telah menutup sempadan sungai. Akibatnya, air sungai meluap dan membuat Jalan Rancaekek banjir.

Deddy mengungkapkan, ketika pengadilan memutuskan PT Kahatex tidak bersalah, ini merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Karena selama ini, ia belum melihat gugatan tentang limbah di Indonesia dimenangkan oleh publik.

“Ini pelecehan terhadap rasa keadilan,” tambahnya.

Untuk itu, ia akan menggelar pertemuan tingkat pimpinan untuk Satgas Penegakan Lingkungan Hidup Terpadu. Dalam pertemuan tersebut salah satunya akan membahas persoalan Citarum, Kawasan Bandung Utara (KBU), dan penertiban penambangan.

“Citarum hanya salah satu dampak dari penegakan hukum lingkungan yang belum ideal. Bukan hanya masalah banjir tapi limbah juga. (Saya) masih lihat pabrik buang limbah seenaknya tanpa ada tindakan hukum, tanpa pengawasan dari Pemda yang mengeluarkan izin,” tuturnya.

Untuk menangani persoalan Citarum yang kerap membuat banjir, pemerintah menyiapkan beberapa program. Mulai dari pembuatan danau retensi di Cieunteung Bandung.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan membuat sumur resapan.

“Akan dibuat penahan ordo-ordo sungai supaya mencegah erosi dan sedimentasi di berbagai wilayah,” ucapnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum.

“Pak Jokowi jelas bilang, masalah lingkungan ini, penjahat lingkungan. Tidak ada lagi toleransi bagi penjahat lingkungan,” ujar dia.