Kepala Desa Ini Sumbangkan Seluruh Gajinya untuk Membantu Warga Miskin

Itulah yang menggerakkan hati kepala Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu merelakan seluruh gajinya untuk meluncurkan Kartu Banyudono Sehat (KBS) dan Kartu Banyudono Cerdas (KBC).

KBS adalah kartu bagi warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, seperti Jamkesmas, BPJS Kesehatan, ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan KBC diperuntukkan bagi anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang belum tertangani oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun bantuan pemerintah lainnya.

Awal menjabat menjadi kepala desa 2,5 tahun silam, Nurhadi sudah mendapatkan keluhan karena masih banyak warga yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Padahal, ia menilai warga tersebut memang layak mendapat bantuan namun luput dari pendataan.

"Saya lihat tetangga sendiri yang kesulitan membeli beras, apalagi untuk berobat, sementara dia tidak punya kartu jaminan dari pemerintah karena tidak terdata," kata Nurhadi mengawali cerita dengan Kompas.com, Minggu (13/3/2016).

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Nurhadi kala itu karena data warga miskin sudah ditentukan. Termasuk anggaran desa maupun pemerintah. Nurhadi tidak berani mengutak-atik karena akan menyalahi aturan.

Sampai kemudian ia meneguhkan hati untuk memberikan seluruh gajinya sebagai kepala desa setiap bulan untuk warga yang tidak mampu itu, meski gajinya hanya Rp 2,4 juta per bulan yang semestinya untuk membiayai kehidupanya bersama seorang istri dan tiga anaknya.

Nurhadi menceritakan, keinginan tersebut sudah disampaikan kepada perangkat desa Banyudono ketika awal periode menjabat. Hanya saja keinginan itu sempat ditolak karena dinilai membingungkan soal teknis pembagian bantuan tersebut.

"Saya juga utarakan keinginan ini kepada istri. Bersyukur istri dan keluarga sangat mendukung. Untuk biaya sehari-hari kami berjualan kambing," katanya tersenyum.

Setelah melalui berbagai diskusi dengan para perangkat desa, akhirnya tercetus ide membuat dua kartu tersebut untuk memudahkan distribusi dan pemetaan warga miskin yang tidak terdata bantuan pemerintah.

Sejauh ini, kata dia, KBS diberikan kepada 75 warga miskin. Mereka akan diberikan layanan gratis periksa kesehatan ke dokter pribadi yang telah ditunjuk, baik untuk pemeriksaan kesehatan maupun obat-obatan.

Sedangkan untuk KBC, diberikan kepada 27 anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Setiap anak akan mendapatkan bantuan pendidikan Rp 50.000 setiap bulan.

"Sementara KBS baru bisa dipakai di dua dokter di Kecamatan Dukun, sedangkan uang KBC diharapkan untuk biaya pendidikan, membeli buku, alat tulis dan lainnya," kata dia.

Bukan untuk menyaingi

Nurhadi menegaskan bahwa KBS dan KBC bukan untuk menyaingi jamkesmas, KIP atau KIS, tapi ini keinginannya yang ingin membantu warga. Dalam kartu pun tidak dicantumkan logo pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Magelang, karena ini murni dari gaji pribadinya.