Polisi Bentuk Tim Usut Dugaan Korupsi Rp 179 Miliar di Kabupaten Puncak

JAYAPURA, KOMPAS .com - Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan segera membentuk tim khusus untuk mengusut dua kasus dugaan korupsi bernilai ratusan miliar di Kabupaten Puncak.

Kasus itu menyangkut penyalahgunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2013 dan pembelian sebuah pesawat pada 2015.

Paulus mengambil keputusan ini setelah aksi demonstrasi ratusan mahasiswa asal Puncak di Kejaksaan Tinggi Papua dan kantor Gubernur Papua pada Kamis (3/3/2016) sekitar pukul 11.00-13.00 WIT.

Para mahasiswa menuntut polisi segera memeriksa Bupati Puncak Wilem Wandik, yang diduga terlibat dalam kedua tersebut.

Mereka juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe segera mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan Wilem.

Dalam kasus bansos, diduga ada penyalahgunaan anggaran Rp 15 miliar, sedangkan kasus pembelian pesawat mencapai Rp 164 miliar. Saat ini kasus tersebut juga telah menjadi perhatian Kejaksaan Agung.

Paulus mengatakan, pihaknya juga telah menerima surat tuntutan dari mahasiswa asal Kabupaten Puncak.

"Kami akan menindaklanjuti kedua kasus ini. Sebab, telah ada laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Kami akan dilibatkan karena kasus ini terjadi di daerah hukum Polda Papua," kata Paulus.

Mantan Kepala Polda Papua Barat itu akan meminta Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait pembentukan tim penyelidikan ini.

"Dengan adanya koordinasi agar tidak terjadi tumpang-tindih antara Bareskrim dan kami dalam penangangan kedua kasus ini. Jangan sampai Bareskrim dan Polda Papua membentuk tim untuk kasus yang sama," kata Paulus.

Anius Telenggen, salah satu mahasiswa asal Kabupaten Puncak, mengatakan bahwa penyalahgunaan anggaran milik pemda telah menyebabkan proses pembangunan di Puncak tidak berjalan maksimal. Akibatnya, banyak warga yang hidup dalam kemiskinan, sementara pimpinan daerah diduga menghabiskan uang untuk kepentingan pribadinya.