Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sultra Berharap Mendagri Tunda Pelantikan Bupati Konsel

Kompas.com - 17/02/2016, 18:27 WIB
Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati

Penulis

KENDARI, KOMPAS.com – Acara pelantikan tiga pasangan bupati di aula Bahteramas, Kendari, Rabu (17/2/2016) menjadi ajang curahan hati atau "curhat" Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

Di hadapan para undangan pelantikan pasangan bupati Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Buton Utara, Nur Alam berharap agar Menteri Dalam Negeri menunda pelantikan pasangan bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga-Arsalim.

Permintaan penundaan pelantikan itu menyusul status Arsalim, wakil bupati yang masih sebagai pegawai negeri. Ditambah lagi, ada masalah hukum yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usana Negeri (PTTUN) Makassar tentang pembatalan pencalonan Arsalim yang kini masih menunggu kasasi Mahkamah Agung (MA).

Saat ini, beredar kabar bahwa bupati terpilih Konawe Selatan dilantik hari ini (Rabu, 17/2/2016) di kantor Kemendagri, Jakarta. Untuk itu, gubernur dua periode ini mengatakan, seharusnya semua masalah tersebut menjadi pertimbangan untuk tidak melantik pasangan bupati Konsel.

“Mudah-mudahan bapak menteri (Tjahjo Kumolo) bisa kembali mempertimbangkan untuk sementara menunda pelantikan di Konsel,” kata Nur Alam, Rabu (17/2/2016).

Namun demikian, lanjut Nur Alam, bila ada kebijakan khusus dari Kemendagri, maka itu di luar ranah pemerintah provinsi. Pihaknya, kata Nur Alam, sudah melakukan proses sesuai aturan yang ada.

“Berkas itu akan dilanjutkan ke Kemendagri jika Arsalim sudah berhenti dari pegawai negeri secara permanen dan sudah ada putusan MA,” kata Nur Alam.

Bupati Konawe Selatan terpilih, Surunuddin Dangga- Arsalim seharusnya dilantik hari ini, Rabu (17/2/2016) bersama tiga pasangan bupati lainnya. Sementara, wakil bupati terpilih, Arsalim mengatakan, pihaknya tengah berjuang di Kemendagri agar ia bersama bupati terpilih, Surunuddin bisa dilantik.

Dia pun membantah dirinya tidak menyerahkan pengunduran diri sebagai PNS ke BKD provinsi.

"Itu fitnah, saya sudah lakukan sesuai prosedur. Selama ini, saya tidak tanggapi pernyataan itu, tapi kita tunggu saja apa keputusan dari Mendagri dan semoga kami dilantik di Jakarta," tukas Arsalim dihubungi melalui telepon selulernya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com