Wacana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat Mencuat Lagi

Hal itu seiring peresmian groundbreaking proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan di Kawasan Perkebunan Teh Walini, Kamis (21/1/2016).

"Itu (pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Walini) kan wacana lama sebenarnya," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher di Walini, kemarin.

Aher menuturkan, terkait isu tersebut pihaknya tinggal melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh unsur di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Tinggal nanti saya bicara dulu dengan teman-teman di Pemprov Jabar, setuju atau tidak. Kalau setuju pindah, kalau enggak masih betah di sana," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi yang juga konsonsium pengembangan Kawasan Baru Walini menuturkan kemungkinan pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat sangat besar.

"Karena nanti di sini bisa dikembangkan jadi taman-taman, bisa dihutankan, pusat riset, bahkan pemindahan ibu kota provinsi," katanya.

Tanpa APBN

Ground breaking proyek KA Cepat Jakarta-Bandung kemarin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kebun Teh Mandalawangi Maswati (Walini) Bandung Barat, Jawa Barat.

Kebun Mandalawangi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII itu menjadi tempat awal karena di area tersebut selain akan dilewati rel kereta cepat, juga akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) yang akan menyatu dengan pembangunan kota baru Walini.

Dalam acara itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kecepatan membangun sebuah proyek infrastruktur merupakan kunci dalam bersaing dengan negara lain.

"Negara yang efisien dan memiliki kecepatan dalam membangun itulah yang nanti jadi pemenang dalam persaingan antar negara," kata Presiden sesuai keterangan Tim Komunikasi Presiden, Bandung, Kamis (21/1/2016).

Menurut Presiden, kereta cepat adalah salah satu faktor dalam kecepatan yang dapat membuat suatu negara dapat memenangi persaingan, karena memiliki kecepatan dalam mobilitas barang dan orang.

Pembangunan proyek kereta cepat ini, kata Presiden, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal.

"Puluhan tahun andalkan transportasi pribadi, transportasi massal kita lupakan, mulai banyak kota-kota macet, jawabannya transportasi massal," ujar Presiden.

Proyek KA Cepat ini dibangun dengan dana investasi hasil konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok, sehingga tidak melibatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Presiden menegaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk membangun infrastruktur di luar jawa seperti pembangunan jalan tol di Sumatera, kereta api di Sulawesi dan Papua. "Saya tidak mau pakai APBN dan jaminan pemerintah karena APBN kita titik beratkan pembangunan di luar Jawa," ucap Presiden.