Banyak Warga Kerja di Luar Kota, Partisipasi Pilkada Demak Rendah

DEMAK,KOMPAS.com - Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Demak yang digelar Rabu (9/12/2015), tergolong rendah.

Dari 858.300 pemilih yang masuk DPT, sebanyak 579.493 pemilih atau 67,52 persen menggunakan hak pilihnya, sedangkan 278.807 atau 32,48 persen adalah golput.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih, dipengaruhi banyak faktor salah satunya banyak warga Demak yang masuk DPT tapi bekerja ke luar kota atau "boro".

"Warga enggan pulang ke rumah hanya sekedar untuk nyoblos, karena biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi," kata Ulin Nuha, anggota Panwas Kabupaten Demak.

Selain itu minimnya partisipasi pemilih, juga dipengaruhi tingkat kesadaran pendidikan berpolitik masyarakat yang masih rendah.

Faktor politik uang juga ikut mempengaruhi partisipasi pemilih, masih ada warga yang berharap "angpao" dari pasangan calon.

Alhasil, mereka yang tidak mendapat "sodaqoh politik" tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

"Fakta di lapangan ada "serangan fajar" dan "serangan dhuha", repotnya politik uang tidak ada pidananya. Tidak ada ketentuan pidana yang mengatur politik uang," tutur Ulin.

"Pendidikan politik sangat dibutuhkan, agar masyarakat memilih calon pemimpin bukan hanya semata-mata karena diberi uang Rp 15.000," tambah dia.

Menurut Choirul Saleh, Ketua Panwas Kabupaten Demak, rendahnya tingkat partisipasi pemilih menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu, pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Ini yang harus kita cari solusinya, bagaimana agar ke depan tingkat partisipasi pemilih bisa tinggi," tutur Choirul.

"Kita dorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak piilihnya, karena memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban," imbuhnya.

Sementara itu, Muhammad RIfai, Ketua Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD), menilai tingginya angka golput lebih pada lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Demak.

Selain itu masyarakat juga beranggapan berulang kali pergantian pemimpin tidak berpengaruh banyak pada kehidupan mereka.

"Masyarakat tidak percaya lagi dengan segala bentuk pemilihan. Pilkada hanya menguntungkan para elit saja," kata Rifai.