Ganjar Pranowo Dinilai Belum Maksimal Tumpas Korupsi di Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai belum serius memberantas praktik korupsi, maupun suap.

Upaya Pemprov Jawa Tengah dalam memberantas korupsi dinilai dilakukan tidak sepenuh hati dan belum sejalan dengan tagline "Mboten Korupsi" dan "Mboten Ngapusi".

Koordinator Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Muhammad Rofiudin mengatakan, Pemprov di bawah kendali Ganjar memang berusaha memberantas praktik haram tersebut.

Namun upaya Pemprov Jateng belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

"Benar memang ada upaya, tapi itu belum berhasil. Ada memang melalui website, tapi belum terbuka. Yang diumumkan APBD misalnya hanya yang besar-besar," kata Rofiudin, di Semarang, Kamis (10/12/2015).

Dalam hal lain misalnya, Ganjar juga belum berani mengumumkan secara terbuka terkait distribusi dana hibah dan bansos.

Semestinya, distribusi hibah dan bansos diumumkan secara mendetail siapa penerima, berapa besarannya, hingga alamat penerima.

Selama ini, hibah dan bansos didistribusikan secara tertutup, sehingga publik tidak tahu siapa penerimanya.

"Kalau serius, harus buka siapa para penerima hibah, agar masyarakat tahu, dan bisa melakukan kontrol. Penerima dana juga diawasi," tambah Rofi.

"Kalau bersih kenapa harus risih," sindirnya.

Dalam kesempatan terpisah ketika memeringati Hari Anti-Korupsi, Ganjar mengaku telah berusaha mengurangi praktik korupsi di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

Ia mengakui masih banyak PNS Jateng yang berniat melakukan korupsi misalnya suap, pungli, seleksi jabatan, hingga korupsi anggaran.

"Awal saya dengan pak Heru memimpin, saya klarifikasi tagline mboten korupsi dan mboten ngapusi. Itu saya konfirmasi ke dalam dulu, dan ternyata itu benar terkonfirmasi," kata Ganjar.

"Bahkan praktik itu sudah sangat terbuka. Saya akhirnya mulai keras. Orang kini melihat Ganjar itu identik jembatan timbang, jalan rusak," kata dia lagi.

Temuan korupsi di Jateng, soal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipi (CPNS), karena tak transparannya proses seleksi.

Selain itu, soal anggaran yang tidak dikorupsi juga terkonfirmasi, hingga pelakunya lebih banyak.

Soal Bansos, Ganjar akhirnya mengaku bersikap tegas. Pasalnya, masyarakat menganggap bansos banyak bermasalah dan sarang kolusi.

Ketika dapat dana bansos, kemudian dilakukan pemeotongan berapa persen.

"Akhirnya, saat ambil usulan tegas, coret usulan tanpa proposal. Yang bermasalah akan dihentikan. Efisiensi anggaran, saya bisa silpakan hingga Rp 1,6 triliun," ujar dia.

"Kalau itu dilaksakanan, potensi uang yang tidak layak itu akan hilang, korupsinya tinggi. Makanya saya cuek ketika itu saya "digebuki" tiap hari," imbuhnya.