Tindakan Represif hingga Kriminalisasi Warnai Aksi Aparat Hadapi Konflik Lahan

Aksi itu dilakukan baik oleh anggota-anggota polisi maupun tentara. “Bisa jadi setiap minggu terjadi penganiayaan dan kekerasan,” kata Arkilaus, di Balikpapan, Selasa (8/12/2015) malam.

Apa sebabnya? Dusun-dusun penghasil pertanian seperti sagu dan hutan tempat hidup mereka habis. Masyarakat lokal tak memiliki tempat mengais rezeki.

“Akibatnya, masyarakat telantar. Papua Selatan hingga Barat paling banyak, masyarakat lokal menghadapi seluruh investasi perkebunan sawit,” kata dia lagi.

Penganiayaan masih terbilang ringan. Kondisi berat bila warga mengalami ancaman hingga kematian.

“Bila ancaman kematian itu biasanya sistematis. Mereka yang menolak perusahaan mati seolah karena operasi OPM. Tembak menembak dengan separatis. Datang aparat, terjadi penembakan. Ini rekayasa pemodal. Praktik seperti ini terjadi di sana,” kata Arkilaus.

Oknum aparat dirasa menjadi pendukung bagi pemodal, menurut Arkilaus. Wajarlah bila kemudian kebencian kepada aparat membuncah di antara warga.

Pendekatan yang dilakukan kepada warga Papua itu selalu represif dan bukan dengan dialog. Hal ini pun dianggap sebagai pemicu.

Penyelesaian dengan cara represif juga tidak hanya dirasa oleh warga Papua. Ahmad Pelor, Direktur Walhi untuk Sulawesi Tengah, mengungkap hal serupa.

Lima tahun terakhir, tutur dia, lebih dari 30 orang dikriminalisasi, dengan modus mulai dari masuk ke pengadilan hingga cuma ditakut-takuti dalam bentuk surat panggilan. “Itu terjadi hampir di semua perkebunan baik BUMN dan swasta,” kata dia.

Pelor mencontohkan, Sulteng memiliki luas 6,3 juta hektar. Rata-rata tanah di sana berkemiringan 35 derajat, karena ada di beragam gugus pegunungan.

Sejatinya, kemiringan itu tidak ideal untuk sawit, selain potensi bencana tinggi juga kehidupan warga di dataran rendah terganggu.

Hingga kini, terdapat perkebunan sawit seluas 693.000 ha. Ini masih akan meningkat sampai satu juta hektar di hari depan.

“Konfliknya banyak. Pernah di perusahaan Kurnia Lub Sejati, 24 orang, dikriminalisasi dalam kasus ini. Praktik seperti ini terus berlanjut. Morowali saja, kejadian masyarakat lawan perusahaan 10 kali terjadi dalam setahun,” kata Pelor.

Kasus-kasus kriminalisasi dan represifnya aparat tidak pernah usai. Kalsel juga merasakan hal serupa.

Walhi Kalsel mendampingi enam kasus konflik sejak 2008, dengan luas lahan konflik 72.000 ha dan melibatkan 2.000 kepala rumah tangga di empat kabupaten.

“Tidak ada kasus selesai. Upaya pendampingan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sampai bertemu setingkat Dirjen tidak selesai juga,” kata Dwitho Frasetiandy dari Walhi Kalsel.

Dwitho mengatakan, enam saja tidak selesai, apalagi konflik yang pernah dicatatnya dari Kesbangpol Kalsel yang hingga 378 konflik lahan terjadi di Kalsel.