Pembangunan Perkebunan Sawit di Papua Dinilai Menggusur Warga dari Tanah Leluhur

“Padahal masyarakat Papua sejahtera bila hutan dan dusun-dusun (penghasil) sagu masih ada,” kata aktivis Yayasan Pusaka di Jakarta Arkilaus Baho di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/12/2015).

Menurut dia, fenomena ini menunjukkan ketidakhadiran negara dalam membangun Papua. Peran negara tersebut digantikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sana.

“Negara angkat tangan tentang kesejahteraan dan menyerahkan ke perusahaan lewat CSR. Keamanan, siapa yang kendalikan, perusahaan. Intimidasi pada masyarakat oleh aparat negara, dan ini dikendalikan perusahaan,” kata Arkilaus.

“Tidak ada orang papua yang setuju akuisisi lahan. Kami masyarakat adat tidak memberi tanah adat. Kami tidak terima sawit sampai sekarang, kami miskin di atas negerinya,” sambung Arkilaus.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di bagian selatan dan barat melalui akuisisi lahan-lahan dusun telah menggusur paksa hak ulayat.

“Termasuk kehadiran perusahaan kelapa sawit Wilmar Internasional. Perusahaan ini membeli sawit dari supliernya. Supliernya itu bermunculan sampai memiliki 40.000-an hektar (ha) tiap perusahaan,” tutur Arkilaus.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Fathur Rozoqin Fen menyampaikan bahwa konflik kelapa sawit tidak hanya terjadi di Papua, namun juga di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Pembangunan kebun sawit dinilainya telah mengusur warga dari tanah nenek moyangnya. Selain itu, lahan untuk kebun dan pertanian warga menjadi rusak.

Warga juga mendapat tekanan oknum tentara dan polisi yang seolah berpihak, dan merasa dibiarkan menyelesaikan sendiri konflik tanpa dukungan pemerintah.

“Apa yang terjadi, bukan hanya tak selesai kasusnya, bahkan nyaris tidak digubris. Ini indikasi, sama saja tidak hadir negara dalam praktek bisnis dan HAM. Maka kami ingin menagih kehadiran negara pada konflik eksploitasi SDA,” kata dia.