Pemilihan Petugas KPPS "Ngawur", Warga Palangi Kantor Lurah

Mereka mempertanyakan sikap lurah soal penunjukkan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang 'ngawur' kerena tidak jelas asal asul serta tidak sesuai mekanisme.

Warga menduga tiga petugas KPPS itu tidak akan netral dalam pilkada 9 Desember nanti. Ini karena ada petugas KPPS yang ternyata pasangan suami istri.

“Selain itu ada petugas KPPS yang ternyata sebagai seorang aparat sipil Negara di daerah lain. Ini ada apa?" tanya salah satu peserta aksi.

Sebagai bentuk luapan kekecewaan, massa aksi memalang kantor kelurahan karena tidak berhasil menemui lurah.

Beruntung, aksi puluhan warga masyarakat ini tidak sampai berujung dengan tindakan anarkistis, setelah aparat terjun ke lokasi demo.

Menanggapi tuntutan warga, Komisioner KPU Kota Ternate Skuad Suwarno meminta kelurahan untuk segera mengganti salah satu di antara pasangan suami istri, jika tetap masih ingin menjadi petugas KPPS.

Begitu pula petugas KPPS yang juga ASN di Kabupaten Halmahera Barat untuk segera digantikan dengan pejabat yang lain.

“Dalam satu KPPS tidak dibenarkan aturan adanya pasangan suami istri, salah satunya harus digantikan dengan orang lain. Itu aturan. Begitu juga petugas KPPS yang nama Petrus saya minta harus diganti dengan orang lain,” ujar Skuad.