Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib 165 Honorer K2 Tak Jelas, Bupati Menyuruh Sabar

Kompas.com - 08/11/2015, 13:36 WIB
Kontributor Probolinggo, Ahmad Faisol

Penulis

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Sebanyak 165 honorer K2 yang telah lulus tes tengah galau. Sudah dua tahun mereka tak kunjung diangkat menjadi PNS.

Mengadu kepada Badan Kepegawaian Daerah dan DPRD Kabupaten Probolinggo mereka tidak mendapat jawaban memuaskan.

Mereka pun mengadukan nasibnya kepada anggota DPR RI Malik Haramain dan Misbakhun.

"Kami sudah ke BKD, disuruh sabar. Kami juga pernah ke DPRD agar digelar hearing dengan BKD, tapi sampai sekarang hearing belum dilakukan. Kami hanya ingin memperjuangkan hak kami," kata seorang guru, yang ditunjuk menjadi juru bicara honorer K2, Minggu (8/11/2015).

Guru tersebut lalu menceritakan kronologi mulai mereka lulus tes, hingga langkah-langkah yang ditempuh hingga kini.

Menurut dia, di Jatim hanya dua daerah yang nasib honorer K2-nya belum jelas, yakni di Kabupaten Probolinggo dan Ngawi.

Menanggapi hal itu, Malik berjanji akan mendorong pihak terkait agar hak mereka diproses. Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD juga akan digerakkan untuk memfasilitasi kepentingan K2.

"Kita koordinasikan juga dengan Ombudsman Republik Indonesia, karena tugasnya memang memantau pelayanan publik. Ini memang hak kalian, dan kita coba bantu," ujar Malik.

Misbakhun menimpali, akan berupaya membantu para K2 di level pusat, khususnya dengan cara melobi Kementerian PAN-RB agar 165 K2 diangkat sebagai PNS.

Namun, masalah utamanya harus dicari dulu mengapa mereka tak kunjung diproses hingga nasibnya tak jelas selama dua tahun, padahal sudah lulus tes.

"Masalah ini juga memerlukan bantuan DPRD Kabupaten Probolinggo, supaya masalah ini cepat clear," ucapnya.

Atas persoalan di atas, melalui situs website milik Pemkab Probolinggo, Bupati Tantri meminta pada honorer K2 yang sudah lolos untuk terus bersabar. Karena sampai saat ini, untuk K2 masih dicarikan solusi.

Tantri mengatakan, tidak hanya honorer K2 yang lolos yang menunggu kabar kelanjutannya, tapi Pemkab Probolinggo juga masih menunggu informasi yang jelas dari Kementerianpan dan Reformasi Birokrasi.

“Kami juga sedang menunggu, tapi kemarin rilis dari Menpan RB, hitam diatas putih kami belum menerima. Apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin juga belum jelas maksudnya apa, pembatalan itu? Apakah itu dibatalkan ataukah dipending. Jadi menunggu dan tentunya posisi pemerintah daerah harus manut kepada kementerian,” katanya.

Menurut Bupati Tantri, rilis dari Menpan-RB menyebutkan, salah satu yang menjadi masalah saat ini adalah persoalan anggaran pengangkatan honorer K2 serta penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan tidak teralokasi pada APBN 2016.

“Imbauan saya kepada orang yang sudah lolos dan masuk dalam daftar ya bersabar dan tetap tenang. Insya Allah nanti akan dicarikan jalan keluarnya oleh Presiden,” ujarnya.

Di Kabupaten Probolinggo, ada 600 lebih honorer K2. Mereka mengikuti tes CPNS dari jalur K2 pada November 2013 lalu.

Saat diverifikasi, lima orang dicoret karena menjadi honorer setelah tahun 2005. Sementara yang lolos verifikasi ikut tes CPNS.

Hasilnya, 168 pegawai lolos. Namun, dua orang mengundurkan diri dan satu orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com