Kompas.com - 20/10/2015, 21:58 WIB
Ilustrasi kegiatan penambangan pasir. Tribun Timur/Muthmainnah AmriIlustrasi kegiatan penambangan pasir.
|
EditorErvan Hardoko

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setiawan mengatakan, dari 39 lokasi penambangan ilegal, sebanyak sudah 25 lokasi tambang sudah ditutup.

Kepolisian, kata Iwan, meminta Pemkab Probolinggo membentuk tim terpadu untuk mengawasi tambang-tambang yang ditutup tersebut.

Untuk 14 pertambangan pasir yang tetap beroperasi, Iwan meminta Pemkab memfasilitasi perizinannya ke Pemprov Jatim.

Pemkab tidak bisa hanya berpangku tangan, membiarkan illegal mining terjadi hanya karena izinnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Iwan menyarankan Pemkab membuat portal di sejumlah ruas jalan agar kendaraan pengangkut pasir ilegal tak bisa melintas. Lalu pemda juga disarankan memasang banner larangan menambang.

"Kapolsek dan anggota jangan main-main dan jangan jadi beking illegal mining. Kasus Lumajang sudah cukup dijadikan contoh. Apa mau kita direpotkan pemeriksaan Komnas HAM, Kompolnas. DPR RI dan Kapolda juga sampai turun," ujar Iwan dalam rapat membahas illegal minning di hadapan seluruh kapolsek, Danramil dan camat se-Kabupaten Probolinggo, Selasa (20/10/2015).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk mengurangi dampak penutupan pertambangan ilegal, lanjut Iwan, masyarakat sekitar harus dicarikan pekerjaan lain.

"Sesuai UU Kepolisian, polisi berhak menyelidiki semua tindak pidana, termasuk illegal mining. Kami pihak kepolisian masih mempertimbangkan kondusivitas dan dampak kasus illegal mining ini," dia menegaskan.

Diketahui, hingga detik ini Pemkab Probolinggo telah menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya.

Asisten Sekretariat Daerah Pemkab Asy'ari membantah pemerintah kabupaten lambat dalam merespon kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang.

Sebab saat kasus Lumajang mengemuka, Pemkab Probolinggo langsung melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan.

"Masih ada beberapa penambang yang tak berizin beroperasi, sehingga ditutup. Satpol PP sudah merazia belakangan ini, sekarang sudah tak ada kegiatan penambangan sama sekali," kata dia.

Asy'ari menambahkan, sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, penerbitan izin penambangan adalah wewenang di Pemprov.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Mobri Cardo Panjaitan dalam paparannya menjelaskan, ada 39 lokasi illegal mining. "Kami merekomendasikan pemda kontinyu melakukan penertiban, sosialisasi soal penambangan ilegal digencarkan, dan koordinasi antar-instansi harus terus jalan," kata Mobri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.