Penghasilan Pegawai di Kabupaten Semarang Naik 100 Persen

Salah satu pertimbangan kenaikan TPP tersebut adalah banyaknya PNS di Kabupaten Semarang yang mengajukan pindah ke Pemprov Jateng. Mereka mengajukan pindah untuk mengejar TPP Pemprov Jateng yang nilainya lebih tinggi.

"Banyak PNS yang ingin pindah ke provinsi. Setelah kita cermati ternyata hanya mempermasalahkan TPP. Sehingga kita berusaha menaikkan TPP, agar mereka betah di Kabupaten Semarang," ungkap Ketua Banggar DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, Rabu (14/10/2015).

Bambang menambahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran (KUA-PPA) tahun 2016 disepakati kenaikan tambahan penghasilan untuk pegawai harian lepas (PHL), tenaga outsourcing, Wiyata Bakti (WB), dan PNS termasuk tunjangan perumahan anggota DPRD.

"TPP bagi PNS naik 100 persen, sehingga dibutuhkan dana Rp 66,809 miliar. Untuk tunjangan perumahan DPRD naik sekitar Rp 2 juta sehingga dibutuhkan dana Rp 1,8 miliar," ujar Bambang.

Adapun insentif pegawai WB yang semula Rp 250.000 per orang naik menjadi Rp 500.000 per orang. Untuk tenaga outsourcing dan PHL yang semula gajinya hanya Rp 990.000 ikut naik menjadi Rp 1,6 juta.

"Kenaikan honor tenaga outsourcing dan PHL itu didasari estimasi UMK 2016 sebesar Rp 1,6 juta," Bambang menjelaskan.

Bambang meminta kinerja PNS termasuk PHL, outsourcing maupun Wiyata Bakti semakin meningkat dengan kenaikan TPP tersebut. Sehingga kepentingan masyarakat berkaitan layanan kesehatan, pendidikan dan lingkungan semakin diperhatikan. "Diharapkan ada ketegasan terhadap PNS yang dikinerjanya lemah. BKD harus mengawasi kinerja SKPD, dan Kepala SKPD yang lebih tahu kinerja bawahannya harus mengawasi, agar disiplin dan kinerja PNS lebih baik," tandasnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya mensyukuri kenaikan TPP PNS di lingkungan Pemkab Semarang meski nilainya masih jauh dibandingkan beberapa kabupaten atau kota lain dan Pemprov Jateng. Adanya kenaikan TPP tersebut diharapkan keinginan PNS pindah bekerja ke lingkungan pemprov berkurang.

"Hampir dua minggu saya menjabat Plt bupati sudah ada tiga PNS yang mengajukan pindah, saya belum izinkan. Kemungkinan yang dikejar TPP," ujarnya.

Gunawan menambahkan disiplin PNS akan terus digalakkan menyusul adanya kenaikan TPP tersebut. Sebab standar kinerja perorangan menjadi dasar DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) akhir tahun. "Standar kinerja setiap PNS dasar pemberian TPP. Kalau memang tidak disiplin dan kinerjanya buruk, TPP bisa tidak diberikan," dia menegaskan.