Rencana Pengerukan Pasir untuk Reklamasi Benoa Menuai Aksi Warga

Kompas.com - 08/10/2015, 15:10 WIB
Massa demo tolak rencana pengerukan pasir di Lombok untuk reklamasi Teluk Benoa. KOMPAS.com/ Karnia SeptiaMassa demo tolak rencana pengerukan pasir di Lombok untuk reklamasi Teluk Benoa.
|
EditorGlori K. Wadrianto
MATARAM, KOMPAS.com - Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pembebasan, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pengerukan pasir di Lombok Tumur dan Lombok Barat untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Dengan membawa spanduk berisi penolakan pengerukan pasir di Lombok, massa berorasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/10/2015).

Dalam orasinya, mereka meminta agar Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang reklamasi.

"Kami mendesak Gubernur NTB untuk segera mencabut izin investasi yang dilakukan oleh perusahan-perusahanaan yang akan melakukan pengerukan pasir di Lombok Timur dan Lombok Barat," kata Arwan selaku koordinator aksi.

Menurut mereka, rencana reklamasi hanya akan merugikan rakyat NTB. Pengerukan pasir di Lombok akan berdampak besar pada kerusakan lingkungan, apalagi jumlah tanah yang akan dikeruk sangat besar, yaitu 25 juta meter kubik dengan kedalaman 40-50 meter.

Selain itu, pengerukan pasir juga akan menimbulkan konflik horizontal. Arwan mengatakan, sudah banyak korban jiwa yang melayang gara-gara persoalan ini.

Dia menyebut, kasus tambang emas di Lambu, NTB yang menewaskan dua orang dan puluhan luka-luka. Selain itu kasus tambang pasir besi di Lumajang, Jawa Timur, menewaskan aktivis lingkungan Salim Kancil.

"Kancil dan Tosan menjadi korban karena menolak penambangan, tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Lumajang terjadi juga di NTB," kata dia.

Massa menuntut agar Pemerintah NTB mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Reklamasi. Selain itu, mereka mendesak agar Pemerintah mencabut izin perusahaan yang akan melakukan pengerukan pasir di Lombok Timur dan Lombok Barat.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Fathul Gani mengatakan, sampai saat ini pemerintah provinsi NTB belum mengambil sikap resmi. Menurut dia, izin pengerukan pasir sedang dalam proses pembahasan demi memastikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sherly Siswa SD Wakatobi Asal Papua Tak Bisa Ikuti Ujian karena Masalah Administrasi

Sherly Siswa SD Wakatobi Asal Papua Tak Bisa Ikuti Ujian karena Masalah Administrasi

Regional
Sosok Nina Azzahra, Siswa SMP yang Berani Kirim Surat Protes ke PM Australia dan Kanselir Jerman

Sosok Nina Azzahra, Siswa SMP yang Berani Kirim Surat Protes ke PM Australia dan Kanselir Jerman

Regional
Bandar Judi Culik Siswi SMA, Jadi Buron dan Ditembak Polisi

Bandar Judi Culik Siswi SMA, Jadi Buron dan Ditembak Polisi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bocah 11 Tahun Tewas Digigit Ular Weling | Hilang 2 Bulan Pelajar SMA Ditemukan Tinggal Tengkorak

[POPULER NUSANTARA] Bocah 11 Tahun Tewas Digigit Ular Weling | Hilang 2 Bulan Pelajar SMA Ditemukan Tinggal Tengkorak

Regional
Kisah Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya karena Tak Ada Biaya Sewa Ambulans

Kisah Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya karena Tak Ada Biaya Sewa Ambulans

Regional
4 Kasus TNI Gadungan: Motif Tiduri 16 Perempuan hingga Gasak 17 Motor

4 Kasus TNI Gadungan: Motif Tiduri 16 Perempuan hingga Gasak 17 Motor

Regional
5 Fakta Pelajar SMA Hilang 2 Bulan, Ditemukan di Sungai hingga Tinggal Tengkorak

5 Fakta Pelajar SMA Hilang 2 Bulan, Ditemukan di Sungai hingga Tinggal Tengkorak

Regional
TNI Gadungan yang 7 Tahun Bohongi Istri Dibebaskan

TNI Gadungan yang 7 Tahun Bohongi Istri Dibebaskan

Regional
Pastikan Trem Beroperasi di Semarang, Wali Kota Akan Temui Dirut KAI

Pastikan Trem Beroperasi di Semarang, Wali Kota Akan Temui Dirut KAI

Regional
Ahli Sebut Penetapan Tersangka 2 Pengasuh PAUD di Samarinda Sumir

Ahli Sebut Penetapan Tersangka 2 Pengasuh PAUD di Samarinda Sumir

Regional
Parkir Beli Opor, Pengendara Ini Tiba-tiba Teriak Ular Tambang di Mesin Motornya

Parkir Beli Opor, Pengendara Ini Tiba-tiba Teriak Ular Tambang di Mesin Motornya

Regional
Pemprov Diminta Kebut Proyek-proyek Nasional di Jawa Barat

Pemprov Diminta Kebut Proyek-proyek Nasional di Jawa Barat

Regional
Minimalisasi Konflik dengan Manusia, Gajah Liar Dipasangi GPS

Minimalisasi Konflik dengan Manusia, Gajah Liar Dipasangi GPS

Regional
WN Inggris Ditemukan Tewas Mengapung di Kolam Renang Hotel

WN Inggris Ditemukan Tewas Mengapung di Kolam Renang Hotel

Regional
Video Ibu Gantung Anak dengan Kaki di Atas Viral, Polisi Turun Tangan

Video Ibu Gantung Anak dengan Kaki di Atas Viral, Polisi Turun Tangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X