"Dosa" Administrasi, Alasan Pemecatan Dosen UIN yang Kuliah S-3 di Australia

Kompas.com - 22/09/2015, 19:28 WIB
Ilustrasi dipecat. ShutterstockIlustrasi dipecat.
|
EditorErvan Hardoko

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Achmad Uzair, dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, menuturkan pihak kampus memecatnya sebagai PNS karena alasan melanggar peraturan administrasi. Dia juga dinilai lebih mendahulukan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara.

Achmad menuturkan dirinya tidak mengetahui proses pemecatannya sebagai PNS. Hanya saja, dia mengaku sudah lama mendengar isu tersebut.  "Saya menerima SK pemecatan pada 17 September 2015. SK itu dari Kementerian Agama," ucap Achmad, Selasa (22/9/2015).

Menurut dia, surat keputusan pemecatan dirinya sebagai PNS didasari pada hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Kementerian Agama yang menemukan catatan bahwa dirinya selama beberapa waktubtidak masuk kerja serta tidak memberikan perkuliahan secara tatap muka.

Dari pemeriksaan itu, lanjutnya, dirinya dituding telah melakukan pelanggaran administrasi dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada negara. Padahal, menurut Achmad, dia pergi melanjutkan studi S-3 untuk menambah ilmu.

Sebagai dosen, lanjutnya, ilmu yang dia dapat nantinya pasti akan diturunkan untuk para mahasiswa lewat proses belajar mengajar. Sama halnya dengan apa yang dilakukannya bertujuan untuk mencerdaskan putra-putri bangsa.

"Kebetulan saya dapat beasiswa S-3 di Australia, sedangkan SK PNS kan datangnya tidak jelas, sementara kesempatan dapat beasiswa kan juga tidak setiap saat," ujarnya.

Dia mengaku, sebelum berangkat ke Australia untuk studi S-3, dia juga telah melayangkan izin meski hanya lisan. Bahkan, usai menerima SK pengangkatan PNS pada Maret 2012, dirinya sempat kembali ke Yogyakarta untuk riset S-3 sekaligus menemui dekan terkait statusnya.

"Saya mengusulkan agar mengajar via online. Lalu jika ada pekerjaan, saya kerjakan di sana (Australia)," tegasnya.

Dia mengaku, sebelum SK pemecatan diterima, dia tidak pernah mendapatkan peringatan atau pemanggilan untuk sidang etik. Dia juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

"Tidak ada sidang, tidak ada kesempatan klarifikasi. Saya cari informasi soal keputusan itu saja tidak mendapatkan," tandasnya.

Dia menilai perlu reformasi birokrasi di perguruan tinggi menyangkut pengembangan kapasitas dan akademik di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi prioritas ketimbang memenuhi aturan-aturan administrasi.

Jika hanya memprioritaskan aturan-aturan administrasi, maka itu justru akan membelenggu.
"Jangan hanya melihat satu sisi masalah administrasi, tapi juga dilihat kontribusi saya soal keilmuan," tandasnya.

Achmad berharap prinsip keadilan bisa ditegakkan sebab kasus yang menimpanya merupakan bagian kecil dari permasalahan besar birokrasi perguruan tinggi.

"Rektor memberi surat dukungan jika dosen yang bersangkutan (Achmad) sangat dibutuhkan kampus untuk mengembangkan akademik. Dosen-dosen juga menggalang dukungan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X