Sisa Utang KAA Belum Dibayar, Ridwan Kamil Curhat ke Menkopolhukam

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran di Kantor Bappeda Jawa Barat, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Selasa (22/9/2015).

Kepada Luhut selaku Ketua Pusat Penyelenggara 60 Tahun KAA, pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan, tunggakan tersebut merupakan utang kepada jasa event organizer (EO) dan kontraktor.

"Saya sampaikan Pak Luhut, sekian persen KAA belum dibayar. Jadi per hari ini sampai bulan Oktober, kami ngutang sekian miliar ke kontraktor, ke EO. Jadi, itulah curhat kecil, mungkin bisa dipahami pemerintah pusat," kata dia.

Emil mengaku telah berupaya meminta dana dari pemerintah pusat. Namun, adanya perubahan aturan membuat utang tersebut belum bisa dibayar.

"Saat disepakati bahwa solusi di pusat itu X, bubar KAA, (yang dipilih justru) kembali ke konvensional peraturan lama yang menyatakan kesepakatan KAA tidak bisa. Acara sudah lewat. Saya hanya bisa pasrah," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Luhut mengaku sudah membicarakan persoalan tersebut bersama BPKP dan Menteri Keuangan. Dia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab dan akan menuntaskan persoalan penyelenggaraan KAA.

"Itu sudah saya bicarakan, dan saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya, dan tuntas akan dibayarkan ke Anda. Hanya, proses di negeri tercinta itulah. Namun, kemarin, (terkait) masalah legalnya, saya sudah undang BPKP untuk memverifikasi semua," ujarnya.

Dia mengatakan, anggaran untuk pembayaran telah disiapkan. Dia meminta kepada Emil agar tak khawatir menyikapi masalah tersebut.

"Dari menteri keuangan, anggarannya sudah ada. Jadi, jangan khawatir, saya sudah berjanji, dan berjanji akan mengirimkannya untuk Anda," ucap Luhut.