Pulau Komodo dan Danau Kelimutu Segera Jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

KUPANG, KOMPAS.com — Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan ditetapkan bersama 23 tempat lainnya di Indonesia menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Frans Teguh, dalam rapat koordinasi pembangunan infrastruktur pariwisata wilayah Timur 2015 bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, dan UPT Kementerian Perhubungan Wilayah Timur di Hotel Aston, Kota Kupang Jumat (18/9/2015).

Menurut Frans, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional harus diikuti dengan pengembangan ekosistem pariwisata dengan munculnya simpul-simpul ekonomi baru di daerah-daerah sekitar destinasi pariwisata.

“Sampai dengan tahun 2019, ditetapkan 25 kawasan strategis pariwisata nasional. Dua di antaranya berada di NTT, yakni Komodo dan Kelimutu,” Frans menjelaskan.

Frans mengatakan, target kunjungan wisatawan asing sebesar 20 juta orang sampai tahun 2019 harus dapat membawa perubahan ekonomi yang sangat mendasar. Karena itu, tambah Frans, tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menciptakan konvergensi program kementerian atau lembaga dalam pembangunan infrastruktur pariwisata.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur NTT Aleksander Benny Litelnoni mengatakan, NTT memang kaya dengan potensi pariwisata, tetapi aksesnya sangat terbatas. “NTT memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang menarik, tetapi masih banyak yang tersembunyi. Pariwisata di NTT umumnya tumbuh secara alamiah. Terdapat berbagai ragam keunikan yang hanya ada di NTT, tetapi belum dieksploitasi secara maksimal,” ujar Benny.

Benny pun mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata untuk membangun infrastruktur pariwisata. “Pengembangan pariwisata terkait dengan banyak aspek. Dukungan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar arus orang dan barang ke obyek-obyek pariwisata,” tambah.

Terkait akses ke daerah wisata, Benny menyentil tentang klasifikasi jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang kurang seimbang dengan alokasi dana yang tersedia. “Banyak jalan negara yang masih layak, namun tiap tahun diperbaiki. Sementara itu, jalan-jalan menuju obyek-obyek pariwisata umumnya jalan provinsi dan kabupaten dengan ketersediaan anggaran yang terbatas,” Benny memaparkan.