Tolak Go-Jek dan Uber, Ratusan Taksi "Kepung" Kampus ITB

Penolakan tersebut dilontarkan bersamaan dengan kegiatan seminar bertajuk Fenomena Moda Transportasi Baru Kota Bandung di Era Digital yang digelar di kampus itu. Seminar tersebut bertujuan untuk membongkar segala persoalan menyangkut inovasi moda transportasi baru di Kota Bandung.

"Kami tegas menolak keberadaan Taksi Uber dan Go-Jek. Mereka itu tidak legal," kata Dodi, salah seorang sopir taksi.

Menurut Dodi, keberadaan moda transportasi "pendatang" itu berdampak terhadap penurunan omzet mereka. Selain itu, dia menilai bahwa kedua moda transportasi baru itu tidak melindungi penumpang dari segi keamanan.

"Jadi, enggak aman. Penumpang tidak aman. Kan dia liar, tidak resmi. Saya dengar, kalau kecelakaan, nabrak atau ditabrak gimana, kan kami ada santutan. Go-Jek juga berpengaruh ke penghasilan, langsung terasa, yang di hotel sering dijemput. Uber juga sama, mereka pakai mobil pelat hitam. Kalau kami pelat kuning, jelas," kata pria yang sudah 14 tahun menjadi sopir taksi itu.

Jika pemerintah mengizinkan berkembangnya Uber dan Go-Jek, lanjut Dodi, para sopir taksi bakal melakukan aksi protes besar-besaran. "Kalau (Uber dan Go-Jek) diizinkan pemerintah, saya pribadi setuju saja karena sudah legal. Namun, pasti akan ada protes besar-besaran, semua sopir taksi di Bandung merasa terancam," kata dia.

Seminar tersebut dihadiri Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, petinggi Go-Jek, Uber, dan Grab Taxi, serta sejumlah pengamat dan pakar transportasi. Acara itu turut dihadiri pula oleh perwakilan Organda, sopir taksi, dan tukang ojek pangkalan.