Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sumut: Kalau Dipanggil KPK, Saya Akan Hadir

Kompas.com - 31/07/2015, 15:25 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis


MEDAN, KOMPAS.com — Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho masih mempertimbangkan keputusan untuk menempuh upaya hukum praperadilan terkait penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (28/7/2015) lalu.

"Masih kita pertimbangkan. Belum, belum memutuskan praperadilan. Yang pasti saya akan hadir," kata Gatot setelah memimpin rapat dengan SKPD, Jumat (31/7/2015).

Dia memastikan bahwa dirinya akan menghadiri pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Senin (3/8/2015) mendatang.

"Kalau saya dipanggil KPK, saya akan hadiri," katanya.

Ditanya soal kondisi pemerintahan di Pemprov Sumut, Gatot bilang dirinya sudah berkoordinasi dengan para bawahan.

"Saya minta laporan dari Wagub, saya minta laporan dari Sekda," tuturnya.

Sementara itu, Razman Arif Nasution, kuasa hukum Gatot, tak banyak berkomentar saat ditanya soal belum diputuskannya langkah praperadilan ini.

"Nanti ada statement-nya. Sedang kita musyawarahkan," ucapnya pelan sambil masuk ke mobil yang sudah menunggu.

Sebelumnya, pada berbagai kesempatan, Razman dengan berapi-api menyatakan akan menempuh langkah praperadilan terhadap KPK yang menetapkan Gatot dan istrinya, Evy Susanti, sebagai tersangka dalam kasus penyuapan hakim PTUN Medan.

Kemarin, Kamis (30/7/2015), Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mendesak KPK segera menahan Gatot karena sudah menjadi tersangka. Sebagai warga Sumut, FKI-1 sangat kecewa dengan keterlibatan Gatot dalam tindakan yang tidak terpuji.

"Kami kecewa, orang nomor satu di Sumut ini telah mencederai harkat dan martabat warganya," kata Koordinator Aksi, Israel Situmeang, dalam orasinya di depan kantor gubernur.

Mereka tidak menampik asas praduga tak bersalah, tetapi dari proses hukum yang berlangsung, Gatot telah menjadi tersangka, terutama dengan kasus Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Bantuan Sosial (Bansos), bahkan proyek raksasa lainnya.

"KPK harus segera menahan Gubernur Sumut," katanya.

Mereka khawatir jika tidak ditahan, akan semakin banyak tindakan yang tidak terduga bisa dilakukan dan justru semakin mencederai perasaan masyarakat Sumut. Massa aksi tersebut juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan evaluasi terhadap dana BDB, Bansos, dan proyek lain yang ada di Pemprov Sumut.

Aksi ini juga mendukung sepenuhnya tindakan yang dilakukan KPK secara hukum, terutama untuk mengusut tuntas siapa saja yang turut terlibat menggerogoti uang rakyat Sumut.

"Masyarakat Sumut tidak ingin ada koruptor di sini. Siapa pun harus dibasmi," ungkap massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com