NU: Fatwa Haram MUI soal BPJS Tidak Bijaksana

Kompas.com - 30/07/2015, 13:24 WIB
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu. TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDAWarga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.
|
EditorGlori K. Wadrianto
SEMARANG, KOMPAS.com — Fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Seharusnya MUI duduk bersama pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa tersebut agar tidak muncul kegaduhan.

Pandangan itu dilontarkan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Muhammad Adnan, di Semarang, Kamis (30/7/2015). Adnan menganalogikan tindakan MUI tersebut seperti melempar petasan di tengah keramaian.

"BPJS ini kan sangat dibutuhkan orang miskin. Ada dasar hukum dan undang-undangnya. Menurut saya, ini seperti melempar mercon di tengah kerumunan. Artinya, tidak bijaksana. Bisa saja kan ini secara terstruktur dibahas dulu," kata Adnan.

Menurut Adnan, MUI memang berhak mengeluarkan fatwa, tetapi perlu juga diingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Indonesia tidak bisa disamakan seperti negara-negara di Timur Tengah yang homogen, yang bisa membuat fatwa mengikat seluruh warga negara.

"Tapi di sini ada NU, MUI, Muhammadiyah, dan bahkan kelompok-kelompok Islam yang kecil yang lain, yang kadang-kadang tidak sesuai atau sepakat dengan fatwa MUI," kata Adnan.

Lebih mengherankan lagi, kata Adnan, solusi yang ditawarkan MUI kepada pemerintah adalah sistem BPJS Syariah. Adnan yakin perubahan dari BPJS konvensional ke BPJS Syariah tidak akan mengubah apa pun.

"Harapannya nanti muncul istilah-istilah yang lebih syariah atau yang Islami. Ini lagi-lagi persoalan label. Jadi seperti bank, ada yang konvensional ada yang syariah. Tapi praktiknya sama, hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda," ungkap dia.

Menyikapi hal itu, PWNU Jawa Tengah mengusulkan kepada MUI maupun pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi menenangkan masyarakat. Jika gonjang-ganjing masalah BPJS ini dibiarkan bebas bergulir, maka akan muncul rasa antipati masyarakat kepada MUI.

Otoritas MUI sebagai pemegang fatwa akan menjadi tidak berarti. "Saya khawatir masyarakat menjadi tidak peduli. Haram pun akan dia lakukan karena tidak percaya dengan fatwa. Karena ada situasi dan kondisi yang lebih orang penting bagi orang-orang miskin terutama," kata Adnan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Helikopter TNI AD yang Jatuh di Kendal Bawa 9 Penumpang

Helikopter TNI AD yang Jatuh di Kendal Bawa 9 Penumpang

Regional
Diguyur Hujan Deras, 4 Kecamatan di Luwu Terendam Banjir

Diguyur Hujan Deras, 4 Kecamatan di Luwu Terendam Banjir

Regional
Helikopter Jatuh dan Meledak di Kendal, 5 Luka Berat, 4 Meninggal

Helikopter Jatuh dan Meledak di Kendal, 5 Luka Berat, 4 Meninggal

Regional
Helikopter TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal

Helikopter TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal

Regional
Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah di Tiga Kecamatan Terendam Banjir

Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah di Tiga Kecamatan Terendam Banjir

Regional
Hendak Pulang ke Negaranya, WNA asal Italia Dinyatakan Positif Corona

Hendak Pulang ke Negaranya, WNA asal Italia Dinyatakan Positif Corona

Regional
Helikopter TNI AD Jatuh, Meledak, dan Terbakar di Kendal

Helikopter TNI AD Jatuh, Meledak, dan Terbakar di Kendal

Regional
2 Warga Purbalingga Ditangkap karena Sebar Hoaks Penampakan Pocong, Berawal dari Status WhatsApp

2 Warga Purbalingga Ditangkap karena Sebar Hoaks Penampakan Pocong, Berawal dari Status WhatsApp

Regional
Pasien Reaktif Mengamuk karena Terlalu Lama Dikarantina, Gugus Tugas: Antrean Sampel Banyak

Pasien Reaktif Mengamuk karena Terlalu Lama Dikarantina, Gugus Tugas: Antrean Sampel Banyak

Regional
Sebelum Tewas Tergeletak di Trotoar, Pria Ini Mengaku Sesak Napas

Sebelum Tewas Tergeletak di Trotoar, Pria Ini Mengaku Sesak Napas

Regional
Kasus 3 Anggota TNI yang Keroyok Pelajar SMA Diselesaikan Secara Kekeluargaan, tapi...

Kasus 3 Anggota TNI yang Keroyok Pelajar SMA Diselesaikan Secara Kekeluargaan, tapi...

Regional
Gubernur Minta Aplikasi Injil Bahasa Minang Dihapus, Kadis: yang Tidak Mengerti Jangan Ikut Komentar

Gubernur Minta Aplikasi Injil Bahasa Minang Dihapus, Kadis: yang Tidak Mengerti Jangan Ikut Komentar

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 6 Juni 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 6 Juni 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 6 Juni 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 6 Juni 2020

Regional
Sembuh dari Corona, 7 Warga Purwakarta Dijemput dengan Kuda

Sembuh dari Corona, 7 Warga Purwakarta Dijemput dengan Kuda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X