NU: Fatwa Haram MUI soal BPJS Tidak Bijaksana

Kompas.com - 30/07/2015, 13:24 WIB
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu. TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDAWarga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.
|
EditorGlori K. Wadrianto
SEMARANG, KOMPAS.com — Fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Seharusnya MUI duduk bersama pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa tersebut agar tidak muncul kegaduhan.

Pandangan itu dilontarkan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Muhammad Adnan, di Semarang, Kamis (30/7/2015). Adnan menganalogikan tindakan MUI tersebut seperti melempar petasan di tengah keramaian.

"BPJS ini kan sangat dibutuhkan orang miskin. Ada dasar hukum dan undang-undangnya. Menurut saya, ini seperti melempar mercon di tengah kerumunan. Artinya, tidak bijaksana. Bisa saja kan ini secara terstruktur dibahas dulu," kata Adnan.

Menurut Adnan, MUI memang berhak mengeluarkan fatwa, tetapi perlu juga diingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Indonesia tidak bisa disamakan seperti negara-negara di Timur Tengah yang homogen, yang bisa membuat fatwa mengikat seluruh warga negara.

"Tapi di sini ada NU, MUI, Muhammadiyah, dan bahkan kelompok-kelompok Islam yang kecil yang lain, yang kadang-kadang tidak sesuai atau sepakat dengan fatwa MUI," kata Adnan.

Lebih mengherankan lagi, kata Adnan, solusi yang ditawarkan MUI kepada pemerintah adalah sistem BPJS Syariah. Adnan yakin perubahan dari BPJS konvensional ke BPJS Syariah tidak akan mengubah apa pun.

"Harapannya nanti muncul istilah-istilah yang lebih syariah atau yang Islami. Ini lagi-lagi persoalan label. Jadi seperti bank, ada yang konvensional ada yang syariah. Tapi praktiknya sama, hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda," ungkap dia.

Menyikapi hal itu, PWNU Jawa Tengah mengusulkan kepada MUI maupun pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi menenangkan masyarakat. Jika gonjang-ganjing masalah BPJS ini dibiarkan bebas bergulir, maka akan muncul rasa antipati masyarakat kepada MUI.

Otoritas MUI sebagai pemegang fatwa akan menjadi tidak berarti. "Saya khawatir masyarakat menjadi tidak peduli. Haram pun akan dia lakukan karena tidak percaya dengan fatwa. Karena ada situasi dan kondisi yang lebih orang penting bagi orang-orang miskin terutama," kata Adnan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Luka Lebam pada Mayat Perempuan Terbungkus Seprai di Makassar

Polisi Temukan Luka Lebam pada Mayat Perempuan Terbungkus Seprai di Makassar

Regional
Polemik Pembubaran Upacara Piodalan Berawal dari Kesalahpahaman

Polemik Pembubaran Upacara Piodalan Berawal dari Kesalahpahaman

Regional
Edarkan Uang Palsu Senilai Rp 20,8 Juta, Pria Lansia Ditangkap

Edarkan Uang Palsu Senilai Rp 20,8 Juta, Pria Lansia Ditangkap

Regional
Tersangka Teroris di Medan Tak Hafal Indonesia Raya dan Pancasila

Tersangka Teroris di Medan Tak Hafal Indonesia Raya dan Pancasila

Regional
Ini Cerita Pria yang Kabur Telanjang Bulat Sejauh 2 Kilometer Setelah Gagal Memperkosa Korbannya

Ini Cerita Pria yang Kabur Telanjang Bulat Sejauh 2 Kilometer Setelah Gagal Memperkosa Korbannya

Regional
Paksa Penumpang Oral Seks, Seorang Sopir Travel Ditangkap

Paksa Penumpang Oral Seks, Seorang Sopir Travel Ditangkap

Regional
Tersambar Petir, 1 Warga Ampek Nagari Tewas, 2 Orang Terluka

Tersambar Petir, 1 Warga Ampek Nagari Tewas, 2 Orang Terluka

Regional
Anak Keduanya Langsung Dapat Akta Kelahiran, Gibran Puji Layanan Publik di Solo

Anak Keduanya Langsung Dapat Akta Kelahiran, Gibran Puji Layanan Publik di Solo

Regional
Dedi Mulyadi: Pilkada Langsung Rawan Politik Uang, Memang Pilkada oleh DPRD Tidak?

Dedi Mulyadi: Pilkada Langsung Rawan Politik Uang, Memang Pilkada oleh DPRD Tidak?

Regional
Kekeringan, Warga Berjuang Mengais Air dari Lubang Tanah

Kekeringan, Warga Berjuang Mengais Air dari Lubang Tanah

Regional
Polisi Bekuk Bendahara dan 2 Perakit Bom Kelompok Teroris di Medan

Polisi Bekuk Bendahara dan 2 Perakit Bom Kelompok Teroris di Medan

Regional
Gagal Memperkosa, Pria Ini Kabur Telanjang Bulat Sejauh 2 Kilometer

Gagal Memperkosa, Pria Ini Kabur Telanjang Bulat Sejauh 2 Kilometer

Regional
Bangun Jalur Khusus Tambang di Parung Panjang, Ridwan Kamil Cari Pemodal

Bangun Jalur Khusus Tambang di Parung Panjang, Ridwan Kamil Cari Pemodal

Regional
Kapolda Maluku: Kalau Mau Tergiur Suap di Gunung Botak, Kapolda Bisa Kaya

Kapolda Maluku: Kalau Mau Tergiur Suap di Gunung Botak, Kapolda Bisa Kaya

Regional
Polisi Kantongi Identitas Perusak Kampus dan Sekretariat Mapala UMI Makassar

Polisi Kantongi Identitas Perusak Kampus dan Sekretariat Mapala UMI Makassar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X