Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diundang Bertemu PM Inggris, Ridwan Kamil Bahas soal "PPP"

Kompas.com - 29/07/2015, 15:08 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Mewakili wali kota se-Indonesia, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

“Jadi kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung DPD Kota Bandung, Rabu (29/7/2015).

Emil mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsep public private partnership (PPP) yang digunakan Inggris dalam 15 tahun terakhir. Dengan konsep ini, pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga dalam bentuk PPP. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta, dan pemerintahnya nyicil 30 tahun. Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ungkapnya.

Konsep tersebut, sambung Emil, ditawarkan kepada Presiden Jokowi, khususnya pemerintah kota. Dengan demikian, pemkot bisa membangun sekolah dalam jumlah berapa pun pada awal masa jabatan dan tidak usah mencicil dibangun tiap tahun satu sekolah karena keterbatasan anggaran.

“Tiga sekolah bisa dibangun di awal. Nanti kita atur cash flow-nya,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Bandung, ia sangat menyetujui konsep ini. Bahkan, sejumlah proyek di Bandung sudah menggunakan konsep ini. Namun, ia pun bertekad untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.

“Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Nanti perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta. Kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Emil menjelaskan, konsep ini tidak menggunakan sistem bunga. Misalnya, dalam proyek X, swasta mendapat keuntungan sekian yang dibagi rata dalam 25 tahun.

“Jadi mending nyicil dulu dapat uang Rp 200 miliar baru buat rumah sakit. Kita bisa dapat rumah sakit oleh swasta, lalu kita cicil,” ungkapnya.

Namun persoalannya, saat ini tinggal regulasinya. Sebab, jika PPP tersebut berjalan 25 tahun, berarti lima kali pergantian wali kota. Jadi, jangan sampai wali kota berubah, ini berubah. Wali kota selanjutnya akan melanjutkan PPP itu.

Emil mengaku sudah menyampaikan pentingnya regulasi tersebut. Karena itu pula, rapat kemarin dihadiri oleh Bappenas. Dalam pertemuan kemarin, pada prinsipnya Bappenas menyambut positif.

“Kalau kita tidak menggunakan rumus ini, seluruh kota di Indonesia akan kalah bersaing dengan negara negara lain. Karena negara lain seperti Korea dan Filipina sudah menggunakan konsep ini,” ucapnya.

Pada intinya, sambung Emil, kalau mengandalkan APBD, mimpi perubahan akan lambat. Namun, dengan sistem PPP akan berjalan lebih cepat.

“Perdana menteri menyampaikan apresiasi dan akan mengirimkan tim ahlinya dalam waktu sebulan sampai bulan September,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com