Diundang Bertemu PM Inggris, Ridwan Kamil Bahas soal "PPP"

Kompas.com - 29/07/2015, 15:08 WIB
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESWali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com — Mewakili wali kota se-Indonesia, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

“Jadi kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung DPD Kota Bandung, Rabu (29/7/2015).

Emil mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsep public private partnership (PPP) yang digunakan Inggris dalam 15 tahun terakhir. Dengan konsep ini, pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga dalam bentuk PPP. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta, dan pemerintahnya nyicil 30 tahun. Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ungkapnya.

Konsep tersebut, sambung Emil, ditawarkan kepada Presiden Jokowi, khususnya pemerintah kota. Dengan demikian, pemkot bisa membangun sekolah dalam jumlah berapa pun pada awal masa jabatan dan tidak usah mencicil dibangun tiap tahun satu sekolah karena keterbatasan anggaran.

“Tiga sekolah bisa dibangun di awal. Nanti kita atur cash flow-nya,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Bandung, ia sangat menyetujui konsep ini. Bahkan, sejumlah proyek di Bandung sudah menggunakan konsep ini. Namun, ia pun bertekad untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.

“Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Nanti perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta. Kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Emil menjelaskan, konsep ini tidak menggunakan sistem bunga. Misalnya, dalam proyek X, swasta mendapat keuntungan sekian yang dibagi rata dalam 25 tahun.

“Jadi mending nyicil dulu dapat uang Rp 200 miliar baru buat rumah sakit. Kita bisa dapat rumah sakit oleh swasta, lalu kita cicil,” ungkapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Regional
Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Regional
Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Regional
Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Regional
Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Regional
Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Regional
Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Regional
Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Regional
Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Regional
3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

Regional
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Regional
Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X