Diundang Bertemu PM Inggris, Ridwan Kamil Bahas soal "PPP"

“Jadi kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung DPD Kota Bandung, Rabu (29/7/2015).

Emil mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsep public private partnership (PPP) yang digunakan Inggris dalam 15 tahun terakhir. Dengan konsep ini, pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga dalam bentuk PPP. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta, dan pemerintahnya nyicil 30 tahun. Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ungkapnya.

Konsep tersebut, sambung Emil, ditawarkan kepada Presiden Jokowi, khususnya pemerintah kota. Dengan demikian, pemkot bisa membangun sekolah dalam jumlah berapa pun pada awal masa jabatan dan tidak usah mencicil dibangun tiap tahun satu sekolah karena keterbatasan anggaran.

“Tiga sekolah bisa dibangun di awal. Nanti kita atur cash flow-nya,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Bandung, ia sangat menyetujui konsep ini. Bahkan, sejumlah proyek di Bandung sudah menggunakan konsep ini. Namun, ia pun bertekad untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.

“Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Nanti perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta. Kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Emil menjelaskan, konsep ini tidak menggunakan sistem bunga. Misalnya, dalam proyek X, swasta mendapat keuntungan sekian yang dibagi rata dalam 25 tahun.

“Jadi mending nyicil dulu dapat uang Rp 200 miliar baru buat rumah sakit. Kita bisa dapat rumah sakit oleh swasta, lalu kita cicil,” ungkapnya.

Namun persoalannya, saat ini tinggal regulasinya. Sebab, jika PPP tersebut berjalan 25 tahun, berarti lima kali pergantian wali kota. Jadi, jangan sampai wali kota berubah, ini berubah. Wali kota selanjutnya akan melanjutkan PPP itu.

Emil mengaku sudah menyampaikan pentingnya regulasi tersebut. Karena itu pula, rapat kemarin dihadiri oleh Bappenas. Dalam pertemuan kemarin, pada prinsipnya Bappenas menyambut positif.

“Kalau kita tidak menggunakan rumus ini, seluruh kota di Indonesia akan kalah bersaing dengan negara negara lain. Karena negara lain seperti Korea dan Filipina sudah menggunakan konsep ini,” ucapnya.

Pada intinya, sambung Emil, kalau mengandalkan APBD, mimpi perubahan akan lambat. Namun, dengan sistem PPP akan berjalan lebih cepat.

“Perdana menteri menyampaikan apresiasi dan akan mengirimkan tim ahlinya dalam waktu sebulan sampai bulan September,” tutupnya.