Diundang Bertemu PM Inggris, Ridwan Kamil Bahas soal "PPP"

Kompas.com - 29/07/2015, 15:08 WIB
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESWali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com — Mewakili wali kota se-Indonesia, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

“Jadi kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung DPD Kota Bandung, Rabu (29/7/2015).

Emil mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsep public private partnership (PPP) yang digunakan Inggris dalam 15 tahun terakhir. Dengan konsep ini, pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga dalam bentuk PPP. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta, dan pemerintahnya nyicil 30 tahun. Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ungkapnya.

Konsep tersebut, sambung Emil, ditawarkan kepada Presiden Jokowi, khususnya pemerintah kota. Dengan demikian, pemkot bisa membangun sekolah dalam jumlah berapa pun pada awal masa jabatan dan tidak usah mencicil dibangun tiap tahun satu sekolah karena keterbatasan anggaran.

“Tiga sekolah bisa dibangun di awal. Nanti kita atur cash flow-nya,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Bandung, ia sangat menyetujui konsep ini. Bahkan, sejumlah proyek di Bandung sudah menggunakan konsep ini. Namun, ia pun bertekad untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.

“Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Nanti perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta. Kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Emil menjelaskan, konsep ini tidak menggunakan sistem bunga. Misalnya, dalam proyek X, swasta mendapat keuntungan sekian yang dibagi rata dalam 25 tahun.

“Jadi mending nyicil dulu dapat uang Rp 200 miliar baru buat rumah sakit. Kita bisa dapat rumah sakit oleh swasta, lalu kita cicil,” ungkapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah Warga di Sukabumi

Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah Warga di Sukabumi

Regional
Puluhan Wisatawan Reaktif Covid-19 di Puncak Bogor, Diminta Swab Test Lalu Pulang

Puluhan Wisatawan Reaktif Covid-19 di Puncak Bogor, Diminta Swab Test Lalu Pulang

Regional
Dilaporkan Hilang, Kakek Tinggal Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 200 Meter

Dilaporkan Hilang, Kakek Tinggal Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 200 Meter

Regional
Diduga Depresi Ditinggal Istri, Pria di Jember Rusak ATM Pakai Palu dan Obeng

Diduga Depresi Ditinggal Istri, Pria di Jember Rusak ATM Pakai Palu dan Obeng

Regional
Pemprov Jabar Siapkan 26.700 Rapid Test untuk Wisatawan

Pemprov Jabar Siapkan 26.700 Rapid Test untuk Wisatawan

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 Oktober 2020

Regional
Sembuh dari Corona, Warga Kota Solok Terima Bantuan Rp 1 Juta

Sembuh dari Corona, Warga Kota Solok Terima Bantuan Rp 1 Juta

Regional
Tak Bermasker, Puluhan Wisatawan di Puncak Terjaring Operasi Yustisi

Tak Bermasker, Puluhan Wisatawan di Puncak Terjaring Operasi Yustisi

Regional
Nekat Begal Sopir Taksi Online di Solo, Remaja Lulusan SMK Babak Belur Dihajar Massa

Nekat Begal Sopir Taksi Online di Solo, Remaja Lulusan SMK Babak Belur Dihajar Massa

Regional
Bawa Palu dari Rumah, Pria Ini Pukul Mesin ATM BRI Berkali-kali hingga Rusak

Bawa Palu dari Rumah, Pria Ini Pukul Mesin ATM BRI Berkali-kali hingga Rusak

Regional
Video Viral Polantas Ambil Paksa Sepeda Motor di Bengkel, Ini Penjelasan Kapolres Agam

Video Viral Polantas Ambil Paksa Sepeda Motor di Bengkel, Ini Penjelasan Kapolres Agam

Regional
Libur Panjang, Kuota Wisatawan Gunung Bromo Penuh hingga Akhir Oktober

Libur Panjang, Kuota Wisatawan Gunung Bromo Penuh hingga Akhir Oktober

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 29 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 29 Oktober 2020

Regional
Pengguna Jalan Diingatkan Potensi Pohon Tumbang dan Longsor di Jalur Puncak

Pengguna Jalan Diingatkan Potensi Pohon Tumbang dan Longsor di Jalur Puncak

Regional
Polisi yang Pernah Aniaya Anak Buahnya Dapat Promosi Jabatan

Polisi yang Pernah Aniaya Anak Buahnya Dapat Promosi Jabatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X