LBH Pers Buka Posko Pengaduan THR

Menurut Koordinator LBH Pers Yoso Mulyawan, Rabu (1/7/2015), pengaduan terbuka bukan hanya untuk jurnalis saja, tapi juga bagi semua pekerja yang bekerja di perusahaan pers.

"THR merupakan hak normatif yang harus diberikan perusahaan kepada seluruh karyawannya maupun tenaga lepas yang mendukung pekerjaan media. Sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan," kata dia.

Berdasarkan aturan itu perusahaan wajib memberikan THR dalam bentuk uang satu bulan penuh minimal pada pekerjanya yang telah bergabung sedikitnya tiga bulan di perusahaan.

"Kami menyerukan pada para pekerja pers agar tidak segan-segan melapor jika tidak mendapat THR, nanti pasti akan kami proses," ujarnya.

Menurut Yoso, LBH Pers akan memediasi pekerja dengan perusahaannya. AJI Indonesia juga telah menyurati seluruh perusahaan media untuk memperhatikan hak-hak pekerjanya.

"Kami juga mengimbau pada narasumber untuk tidak memberikan THR pada jurnalis karena itu melanggar kode etik dan bukan kewajiban mereka. Media tempatnya bekerjalah yang berkewajiban memberikan tunjangan tersebut," kata Yoso.