Kompas.com - 24/06/2015, 10:12 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
MEDAN, KOMPAS.com - Terkait areal rumah relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang berada di kawasan hutan lindung, Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Jimmy Panjaitan angkat bicara.

Seharusnya Pemerintah membeli lahan lain yang bukan kawasan hutan, bukan malah menempatkan masyarakat di kawasan hutan. "Dari informasi yang kami dapat, hak masyarakat pengungsi Sinabung hanya pinjam pakai untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktunya habis, bagaimana nasib pengungsi? Mau diapakan mereka? Ini yang dikhawatirkan akan memicu konflik tanah ke depannya. Jangan memelihara masalah kita," kata Jimmy, Rabu (24/6/2015).

Menurut Jimmy, Pemerintah juga sudah menabrak aturan tentang pinjam kawasan hutan. Berdasarkan Permenhut Nomor P.16/Menhut/II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 9 Ayat 2, luas kawasan pinjam pakai untuk pembangunan fasilatas umum non komersial paling banyak lima hektar.

Begitu juga dengan isi dari Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII/PKH/2012 Pasal 2 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menteri Kehutanan ke Gubernur menyebutkan, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya untuk penampungan sementara, jika terkait bencana dan luasnya tidak lebih dari 5 hektar.

"Kita lihat, berapa luas kawasan relokasi yang akan dibangun? Belum lagi luas areal pertanian? Siapa pemohon pinjam pakai ini karena akan berimbas pada tanggungjawab dan kewajiban-kewajibannya," ucap dia.

Di dalam situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPHSU tidak menemui informasi yang menyatakan kawasan pinjam pakai untuk relokasi bencana tertera di peta izin wilayah Sumatera Utara 2015. "Kami khawatir dampak dari izin pinjam pakai tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi kawasan hutan secara masif. Pemohon izin harus memperhatikan ini, menjaga kawasan hutan sekitarnya," kata dia.

"Pemohon bisa Gubernur, Bupati, BNPB atau BNPD, atau masyarakat. Ini yang tidak dipublikasikan, padahal banyak kewajiban yang dibebankan. Bayangkan saja, 300 KK lebih yang akan tinggal di sana, mungkinkah tidak akan mengganggu kawasan hutan di sekitarnya?" kata dia.

Begitu juga dengan status sementara, dilihat dari bentuk fisik rumah relokasi, tidak layak disebut rumah sementara. Sudah permanen, tidak mungkin bangunan permanen untuk sementara. Seharusnya pemerintah membeli lahan pengganti di luar kawasan hutan. "Jadi jelas status kepemilikannya. Masyarakat juga tidak akan mungkin kembali lagi ke desa karena bukan miliknya lagi," tegas Jimmy.

Pemberitaan sebelumnya, areal relokasi Siosar berada 17 kilometer dari Kota Kabanjahe. Untuk tahun pertama, ditargetkan 370 Kepala Keluarga (KK) akan menempati wilayah itu. Dari jumlah tersebut, baru 112 KK yang menerima. 

"128 unit rumah bantuan masih proses pengerjaaan, sesuai target Agustus nanti wajib tuntas," kata Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho saat meninjau lokasi pada Sabtu (20/6/2015) lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.