Putra Fuad Amin Dituding Bocorkan APBD Bangkalan 2014

"Kami minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim mengawal proses audit terhadap laporan keuangan APBD Bangkalan 2014. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," kata Koordinator Laskar Pemuda Kemayoran Bergerak (LPKB), Ibnu Khotib, saat menggelar aksi di depan kantor perwakilan BPK Jatim, Senin (22/6/2015).

Gaya kepemimpinan bupati Bangkalan sekarang, kata Ibnu, hampir sama dengan Fuad Amin dalam membocorkan anggaran, yakni dengan cara penggelembungan anggaran atau membuat anggaran fiktif.

"Masing-masing SKPD ditarik pajak wajib untuk bupati masing-masing sebesar 10 persen dari nilai anggaran yang dimilikinya," ujarnya.

Penelusuran LPKB, ada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan yang anggarannya bocor. Nilai kebocoran bervariasi dari Rp 100 juta hingga Rp 2,3 miliar. 

"Seperti pengakuan para saksi dalam sidang kasus suap jual beli gas yang menjerat  Fuad Amin di pengadilan Tipikor, kebocoran itu adalah fee untuk penguasa sebesar 10 persen," jelasnya. 

Setelah menggelar orasi di halaman kantor BPK perwakilan Jatim, perwakilan massa aksi diperkenankan menemui pejabat BPK Jatim untuk berdialog terkait desakan massa aksi tersebut.