Kompas.com - 17/06/2015, 12:13 WIB
Petani garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, mulai memanen garam tahap pertama di tahun ini. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANPetani garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, mulai memanen garam tahap pertama di tahun ini.
|
EditorGlori K. Wadrianto
SAMPANG, KOMPAS.com - Program bantuan pengembangan garam rakyat berupa geomimbran untuk petani garam di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditolak. Pasalnya, bantuan plastik yang akan dihamparkan di lahan garam rakyat itu, tidak sesuai dengan harapan petani.

Ahmad Jailani, petani garam asal Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, kepada Kompas.com, menuturkan, seharusnya bantuan kepada petani garam sesuai dengan luas petak garam milik petani. Sehingga bantuannya tidak sia-sia.

Sementara, geomimbran yang akan diberikan kepada petani, tidak sesuai. “Bantuan gemimbran dari Pemerintah seluas 12x70 meter. Sedangkan petak garam milik anggota kelompok tani garam ukurannya 16x100. Jadi kami sepakat menolaknya,” ujar dia, Rabu (17/6/2015).

Jailani mengaku, jika bantuan geomimbran diterima petani, maka petani garam butuh merombak lahan garam yang sudah dibangun sebelumnya. Demi merombaknya, biaya yang dibutuhkan pun terbilang besar, bahkan lebih besar dari harga geomimbran yang dibantu pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, M. Mahfud menuturkan, penolakan dari para petani garam di Kabupaten Sampang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun masukan dari petani tidak direspons dan bersikukuh untuk tetap memberikan bantuan sesuai dengan ukuran dari pemerintah.

“Sudah dua kali proses mediasi dengan petani garam untuk menerima bantuan geomimbran, namun petani tetap menolaknya,” ungkap M. Mahfud.

Direktur Utama PT Garam, Usman Perdanakusuma saat dikonfirmasi mengatakan, penolakan bantuan geomimbran dari petani garam kemungkinan karena dianggap tidak tepat. Oleh sebab itu, PT Garam akan melakukan pendataan ulang petani yang siap untuk menerima bantuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ke depan kebijakannya harus diubah dan akan kami sosialisasikan kepada para petani. Saat ini hanya butuh verifikasi ualng penerimanya. Sebab satu kelompok tani, hanya satu anggota yang menerima. Kemungkinan anggota yang lain untuk menerima bantuan, masih terbuka lebar,” kata dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

Regional
Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Regional
Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Regional
Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.