Petani Garam Tolak Bantuan Geomimbran dari Pemerintah

Ahmad Jailani, petani garam asal Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang, kepada Kompas.com, menuturkan, seharusnya bantuan kepada petani garam sesuai dengan luas petak garam milik petani. Sehingga bantuannya tidak sia-sia.

Sementara, geomimbran yang akan diberikan kepada petani, tidak sesuai. “Bantuan gemimbran dari Pemerintah seluas 12x70 meter. Sedangkan petak garam milik anggota kelompok tani garam ukurannya 16x100. Jadi kami sepakat menolaknya,” ujar dia, Rabu (17/6/2015).

Jailani mengaku, jika bantuan geomimbran diterima petani, maka petani garam butuh merombak lahan garam yang sudah dibangun sebelumnya. Demi merombaknya, biaya yang dibutuhkan pun terbilang besar, bahkan lebih besar dari harga geomimbran yang dibantu pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, M. Mahfud menuturkan, penolakan dari para petani garam di Kabupaten Sampang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun masukan dari petani tidak direspons dan bersikukuh untuk tetap memberikan bantuan sesuai dengan ukuran dari pemerintah.

“Sudah dua kali proses mediasi dengan petani garam untuk menerima bantuan geomimbran, namun petani tetap menolaknya,” ungkap M. Mahfud.

Direktur Utama PT Garam, Usman Perdanakusuma saat dikonfirmasi mengatakan, penolakan bantuan geomimbran dari petani garam kemungkinan karena dianggap tidak tepat. Oleh sebab itu, PT Garam akan melakukan pendataan ulang petani yang siap untuk menerima bantuan.

“Ke depan kebijakannya harus diubah dan akan kami sosialisasikan kepada para petani. Saat ini hanya butuh verifikasi ualng penerimanya. Sebab satu kelompok tani, hanya satu anggota yang menerima. Kemungkinan anggota yang lain untuk menerima bantuan, masih terbuka lebar,” kata dia.