Wali Kota Aceh: Jam Malam Justru untuk Lindungi Perempuan

"Pemberlakuan jam malam kepada perempuan sebenarnya lebih kepada kebijakan pemerintah terhadap perlindungan perempuan itu sendiri," kata Illiza di Banda Aceh, Sabtu (6/6/2015).

Illiza mengatakan, sebuah kebijakan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah pastilah didasarkan dari sebuah pertimbangan yang matang. Kebijakan itu, lanjutnya, dikeluarkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika ada yang tidak menerimanya, menurut Illiza, masih ada ruang untuk didiskusikan dan bukan diselesaikan lewat hujat menghujat melalui media sosial.

Dia mengatakan jam malam perempuan tersebut berasal dari instruksi Gubernur Aceh. Dalam instruksinya, jam malam mengatur perempuan tidak boleh keluar berduaan dengan lelaki bukan muhrim di atas pukul 21.00 WIB.

Pemerintah kota menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengevaluasinya. Akhirnya disimpulkan hingga pukul 23.00 WIB. Hal ini untuk memberi ruang bagi perempuan yang bekerja di malam hari, kata dia.

"Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat kesibukannya tinggi. Banyak perempuan bekerja di kafe pasar swalayan dan sebagainya. Dan waktu hingga pukul 23.00 WIB itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan," kata dia.

Khusus untuk pekerja perempuan, kata dia, bekerja hingga larut malam seperti di tempat hiburan merupakan bentuk eksploitasi dan merugikan kaum perempuan. Menurut Illiza, kondisi ini membuka ruang terjadinya pelecehan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Banda Aceh mengingatkan kepada pemilik usaha agar tidak melanggar undang-undang ketenagakerjaan dengan mempekerjakan perempuan lewat pukul 23.00 WIB.

"Bagi yang melanggar ada sanksinya, mulai teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin. Pemerintah Kota Banda Aceh akan tegas terkait masalah ini," kata Illiza.