Kompas.com - 20/05/2015, 00:10 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Ketua Satgas Anti Illegal Fishing (kanan) Mas Achmad Santosa dan Sekjen KKP Sjarief Widjaja, Jakarta, Senin (23/3/2015). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Ketua Satgas Anti Illegal Fishing (kanan) Mas Achmad Santosa dan Sekjen KKP Sjarief Widjaja, Jakarta, Senin (23/3/2015).
|
EditorFidel Ali Permana


SEMARANG, KOMPAS.com – Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing menyatakan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku yang terbukti melakukan ilegal fishing terlalu ringan, hingga tidak memberi efek jera. Hukuman yang dijatuhkan dari Pengadilan Perikanan dinilai sangat jauh dari harapan.

“Tidak ada satupun putusan dari pengadilan yang bisa memberi efek jera. Pengadilan perikanan perlu dikaji ulang,” kata Ketua Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Mas Ahmad Santosa, di Semarang, Selasa (19/5/2015).

Menurut dia, pelaku illegal fishing atau pencurian ikan sebetulnya telah melanggar ketentuan banyak bidang. Selain melanggar perikanan, pelaku bisa dikenakan jeratan undang-undang kepabeanan hingga undang-undang pelayaran. Namun, dua jeratan tidak bisa digunakan saat bersidang di Pengadilan Perikanan. Sehingga, jeratan yang lebih berat tidak bisa dilakukan.

“Pengadilan Perikanan hanya menyidang aturan yang ada, pebean dan pelayaran yang juga dilanggar tidak bisa digunakan. Itu kelemahannya dan hingga kini masih belum bisa dilakukan,” tambah dia.

Mas Ahmad menambahkan, illegal fishing sebetulnya adalah kejahatan lintas bidang. Dia menyebut, jika negara berhasil melakukan pemberantasan illegal fishing maka akan diuntungkan dalam beberapa hal.

“Kalau memberantas illegal fisihing, berarti kita juga memberantas penyelundupan. Misalnya mencegah penyelundupan satwa yang dilindungi, narkoba, penyelundupan barang-barang konsumsi, hingga penyelundupan senjata api,” ucapnya.

Selain hal tersebut, Satgas juga meminta agar pemerintah mengkaji ulang soal pelabuhan khusus perusahaan perikanan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah adanya suatu tindak pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pelabuhan khusus juga perlu diatur. Jangan mudah beri izin buat pelabuhan khusus,” tukasnya. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

Regional
Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.